"Karena kan mereka (PDIP) masih berkeinginan Rini Soemarno dicopot. Jadi ya mereka masih tetap mendesak adanya reshuffle," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat berbincang dengan Okezone, Senin (11/1/2016).

Menurut Ray, siapapun boleh mendesak perombakan kabinet, termasuk PDIP yang tak lain adalah partai tempat Jokowi bernaung. Namun, dorongan tersebut harus bersifat objektif atas kinerja Rini selama ini.

"Siapapun boleh mendesak reshuffle, pertanyaannya objektif atau tidak. Saya melihat kebutuhan reshuffle itu objektif," tukasnya.

Sebelumnya, Megawati menyindir BUMN yang saat ini dianggap seperti korporasi. Mega juga menyoroti soal pembentukan Pansus Pelindo II. Salah satu rekomendasi Pansus Pelindo II yang diketuai Rieke Diah Pitaloka, adalah pemberhentian Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Demikian halnya, ketika DPR RI memutuskan untuk menggunakan hak dewan, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi," ujar Mega dalam sambutannya di Rakernas PDIP, Minggu 10 Januari 2016.