merdeka.com

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, menyebut ada sebanyak 16.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan aksi Mujahid 212 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pantauan Liputan6.com di lokasi, ribuan masyarakat mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka rata-rata mengenakan pakaian putih dan membawa sejumlah atribut.

"Kita sudah menyiapkan personel pengamanan, jumlahnya 16.000 personel gabungan ya," kata Argo saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9).

Sementara itu, Ketua panitia aksi Mujahid 212 Edy Mulyadi mengatakan, titik kumpul aksi berada di Bundaran HI mulai pukul 08.00 WIB dan bergerak menuju Istana.

"Kami ingin kembali menegaskan, bahwa umat Islam bersama arus besar perubahan yang digelorakan mahasiswa dan para pelajar SMU. Kami ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik," kata Edy lewat keterangan yang diterima merdeka.com.

Edy kemudian menuturkan empat isu yang akan diangkat Mujahid 212 saat demo. Salah satunya mengenai sikap aparat yang dinilainya represif saat menghadapi demo mahasiswa.

"Pertama, aksi mahasiswa masih dihadapi oleh aparat dengan sikap represif hingga menimbulkan korban luka, hilang, bahkan ada yang meninggal dunia," kata Edy.

Kedua, munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Dia mengatakan, aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando itu pun berakhir ricuh dan berujung diamankannya ratusan pelajar oleh aparat.

"Ketiga, kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut," ucapnya.

Keempat, masalah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak ditangani cepat oleh pemerintah telah menyebabkan ratusan ribu warga terkena pekatnya asap dan menderita ISPA hingga merenggut korban jiwa.

"Berbagai kondisi ini menunjukkan negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang salah dalam mengelola dan mengurus negara yang kita cintai ini. singkat kata, pemerintah telah gagal," ujar Edy.