JAKARTA - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengomentari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban usai Pemilu 2019. Dahnil malah menyebut balik agar aparat penegak hukum tidak melakukan provokasi.

"Pertama begini jangan sampai provokasi itu justru hadir dari aparatur hukum," kata Dahnil di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

"Saran kami Kapolri tidak perlu mengeluarkan statement yang seolah menakut-nakuti," imbuh dia.

Dahnil mengatakan bahwa BPN dan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Adil Makmur memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dan kedamaian di Indonesia. Dia juga menyebut hal itu selalu ditekankan Prabowo maupun Sandiaga.
"Pasti masyarakat dan BPN dan partai koalisi punya tanggung jawab supaya masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan anarkistis," katanya.

"Pak Prabowo kan sudah sejak awal menyampaikan agar seluruh pendukung tenang dan damai tidak ada satu pun yang boleh lakukan tindakan anarkistis itu catatan sejak awal," imbuh Dahnil.

Eks Ketum Pemuda Muhammadiyah itu pun menegaskan sang capres selalu menekankan semua relawan dan pendukungnya untuk menahan diri. Prabowo, kata Dahnil, juga meminta para pendukung untuk mengawal proses penghitungan suara di TPS.

"Karena itu seluruh relawan dan pendukung seluruh partai koalisi untuk mengawal proses pengumpulan C1 termasuk kita ingin menyarankan supaya KPU lakukan akselerasi terhadap quick real count melalui websitenya. Itu supaya bisa cepat terupdate dan masyarakat itu bisa tenang," ujar Dahnil.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan akan menindak tegas siapa pun yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindakan inkonstitusional. Menurut mereka, NKRI sudah final.

"Selanjutnya kami, TNI, Polri, siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," kata Hadi.





Sumber: detik.com nasional