Kasubbag Humas Bakamla
KEPRI - Dalam rangka memfasilitasi
pembentukan Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan laut, Bakamla RI
berkerjasama dengan Pemprov Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi
di Hotel Aston Tanjung Pinang and Conference Center, Rabu (7/11/2018).
Acara
Forum Kerjasama ini dibuka oleh Direktur Kerjasama Bakamla RI Dade
Ruskandar, S.H., M.H. dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu anggota
Pokja Bakamla Bidang Operasi Keamanan Laut Laksma TNI (Purn) F.X. Eddy
Santoso, memaparkan peran Bakamla dalam upaya penegakan hukum dilaut
untuk mewujudkan poros maritim dunia.
Narasumber
kedua dari Dinas Perhubungan prov. Kepri, Ir.Tri Musa Yudha selaku
Kabid Pelayaran & Penerbangan, memaparkan peran dan keterlibatan
pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut guna terwujudnya
keamanan dan keselamatan laut di kepulauan Riau, serta Kepala Kejaksaan
Tinggi Kepri diwakilkan kepada Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepri Hartam
Ediyanto S.H., M.Hum.
Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Prov. Kepri Syamsul Bahrum
mengatakan dalam sambutannya, bahwa dimensi keamanan pengendalian
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi merupakan dimensi Poros Maritim
Dunia. Adanya dukungan informasi dari masing-masing instansi yang
berkerja secara profesional adalah demi kepentingan nasional. Untuk
mewujudkannya perlu melakukan pengawasan secara IT terhadap kapal yang
dicurigai melakukan pelanggaran keamanan laut beserta potensi yang
mempengaruhi maritim seperti faktor dukungan akademis, dunia
usaha/investor pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan adanya forum
kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut ini diharapkan segala dukungan
itu dapat bersinergi.
Sementara
itu Direktur Kerjasama Bakamla Dade Dade Ruskandar, S.H., M.H.
mengatakan, dinamika global yg berkembang saat ini menuntut penguatan
kelembagaan. Semakin meningkatnya tantangan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Bakamla saat ini, maka dibutuhkan perangkat pengaturan yang
efektif dan efisien serta sinergitas dan kerja sama serta dukungan dari
K/L dan pemerintah daerah.
Rapat
koordinasi digelar dengan mengundang mitra Bakamla untuk menyamakan
pola pikir, pola tindak dan pola sikap seluruh pemangku kepentingan
dilaut dan Pemerintah Daerah.
Mengakhiri
sambutannya, Dade sekaligus membuka Forum kerja sama Keamanan dan
Keselamatan Laut antara Bakamla dengan Pemprov Kepri.
Selaku
Moderator, Kasubdit Kerjama Sama dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H.,
M.H., M.M, mendorong peran aktif peserta untuk bersama narasumber
berbagi wawasan. Acara bertema " Melalui Forum Kerjasama Keamanan dan
Keselamatan Laut Kita Tingkatkan Sinergitas Aparat Penegak Hukum di
Daerah untuk Mewujudkan Laut Aman dan Lestari". Disini Bakamla
menawarkan gagasan pembentukan forum keamanan dan keselamatan laut, dan
mendorong adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya forum ini.
Selaku
narasumber, F.X. Eddy memaparkan Langkah Strategis Bakamla kedepan yang
tertuang dalam Grand Design Bakamla sampai tahun 2030, antara lain
meningkatkan kekuatan dan kemampuan pelibatan sarana patroli Bakamla dan
Stakeholder dalam wadah Operasi bersama Kamla Dalam Negeri dan Luar
Negeri, Pengembangan Surveilance di KPIML Bakamla untuk meningkatkan
kemampuan Sistem Peringatan Dini dan memaksimalkan Sharing Information.
Selanjutnya
Tri Musa Yudha membahas tentang pembuatan Perda dan menyebarluaskan
Penyelenggaraan Pelayaran dan pemanfaatan Perairan Provinsi Kepri, serta
melakukan koordinasi, bahkan bila perlu mengajukan uji peraturan dengan
institusi di pusat yang punya wewenang dalam meninjau kembali kebijakan
pemerintah pusat khususnya terhadap pengelolaan wilayah laut yang
memiliki multi tafsir. "Sinergitas berarti searah, satu tujuan, bersama
dan saling mendukung, saling melengkapi." ujarnya.
Sementara
itu menurut Hartam Ediyanto selaku narasumber di bidang Penegakan Hukum
di Laut mengatakan, tiga kunci mengemban tugas penegakan hukum ialah
Integritas, Profesionalisme dan Disiplin Diri, ujarnya.
Pada
akhir acara pemangku kepentingan yang hadir menandatangani komitmen
bersama pembentukan forum kerjasama keamanan dan keselamatan laut yang
telah disepakati hari ini.
Turut
hadir dalam acara ini antara lain Kasi Kerjasama Non Pemerintah Ariana
Listyawati, S.pd., Kasi Kerjasama Lembaga Pemerintah Akhmad Firdaus,
S.IP., M.Si, beserta staf serta diikuti oleh 30 peserta yang merupakan
perwakilan dari berbagai instansi antara lain Lantamal IV
Tanjungpinang, Kejaksaan Tinggi Pemprov Kep. Riau, Basarnas, Polair,
Lanud RHF, Dishub Kepri, Kominfo, HNSI, Imigrasi, Bea Cukai, PSDKP, DKP,
Universitas Maritim Raja Ali, dan INSA.(ded/rls)
nasional