okezone.com

Pramono Anung

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah tudingan dari terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyebut dirinya menerima aliran dana USD500 dari megaproyek e-KTP.

"Saya pimpinan DPR yang membawahi komisi IV sampai komisi VII. Sama sekali tak Komisi II dan sama sekali tak Banggar. Kalau ada yang memberi, logikanya wewenang jabatan kedudukan. Saya nggak pernah ngomong sekali pun tentang e-KTP," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurut Pramono, Setya Novanto selalu menyampaikan keterangan berdasarkan pernyataan katanya dan bukan berdasarkan fakta dalam persidangan. Sebab itu, ia menegaskan, siap dikonfrontasi dengan Setya Novanto guna meluruskan pemberitaan ini.

"Saya tak melihat langsung tapi mendengar dari online, tapi Pak Nov selalu katanya, katanya, katanya, tapi mengenai dirinya tak ingat. Maka demikian karena menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karier politik, saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo-monggo saja," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pernyataan Setya Novanto lantaran ingin menjadi justice collaburator dalam kasus megalroyek e-KTP. Kendati demikian, Pramono membenarkan sempat berbincang dengan Setya Novanto saat menghadiri acara ngunduh mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu.

"Kalau Pak Nov mau dapat JC, jangan sebut nama yang bapak pikir bisa ringankan bapak. Saya yakin bukan meringankan, terus terang Pak Nov minta tolong pada saya, termasuk yang di Solo sebenarnya nggak ada urusan yang dilakukan Pak Nov agar ketika dia kirim surat untuk minta pemeriksaannya dapat izin Presiden, saya tidak jawab," ungkap Pramono.

Ia memastikan, tidak pernah sama sekali membahas proyek e-KTP bersama Komisi II saat menjabat pimpinan DPR. Bahkan, Pramono kembali mempertanyakan pernyataan Setya Novanto yang menyebut alasan dirinya harus mendapat aliran dana proyek e-KTP.

"Pimpinan DPR termasuk Pak Marzuki tak pernah bahas e-KTP. Silakan cek di DPR, ada notulen dan sebagainya. Saya sebagai pimpinan DPR tak ada urusan Komisi II dan Banggar, kenapa saya mesti dikasih? Memangnya saya jagoan," tandasnya.(muf)

(Okezone.com)