Senin, 15 Jun 2026
  • Home
  • Nasional
  • Bedah Potensi Ekonomi Kepri, Tifatul: 'Kenapa Harus Bali Melulu?

Nasional,

Bedah Potensi Ekonomi Kepri, Tifatul: 'Kenapa Harus Bali Melulu?

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 15 Jun 2026 14:35
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MPR RI Ir Tifatul Sembiring mengajukankan konsep 'Ekonomi Utara' sebagai strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Lokakarya Akademik F-PKS MPR RI Tahun 2026 dengan mengusung tema 'Membedah Potensi Ekonomi Karimun Kepulauan Riau', di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam kesempatan tersebut, Tifatul mengungkapkan konsep peluang Ekonomi Utara. Menurut Tifatul, selama ini perhatian pemerintah masih terlalu banyak dominan bertumpu pada kawasan Selatan.

Padahal, jika ekonomi Indonesia ingin maju, maka kawasan Utara harus digarap sungguh-sungguh dan lebih serius.

"Kenapa Bali melulu? Bali itu sudah penuh, Bali itu sudah maju sendiri, bahkan sudah over tourist," ujar Tifatul, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

"Bagaimana dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain? Mengapa tidak dikembangkan," sambungnya.

Tifatul menjelaskan wisatawan yang datang ke Bali paling banyak berasal dari Australia dan Selandia Baru (New Zealand). Jika jumlah penduduk kedua negara itu digabungkan, Australia sekitar 27 juta jiwa dan Selandia Baru sekitar 5,5 juta jiwa, sehingga totalnya hanya sekitar 32,5 juta jiwa.

Menurut Tifatul, jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan potensi pasar penduduk di kawasan Utara.

"Bayangkan potensi manusia di Utara. China saja sekitar 1,43 miliar jiwa, India sekitar 1,45 miliar jiwa, ASEAN lebih dari 600 juta penduduk, belum lagi Jepang, Korea, Rusia, dan negara-negara lainnya," kata Tifatul.

"Jumlah manusianya saja lebih dari 3 miliar. Belum lagi size (kapasitas) ekonomi Utara. PDB (Produk Domestik Bruto), dan lain-lain," sambungnya.

Tifatul mengutip data Biro Statistik NBS China, pada 2025, PDB China mencapai US$ 19,6 triliun dollar. Sementara menurut International Monetary Fund (IMF), PDB India mencapai US$ 4,13 triliun, Jepang US$ 4,38 triliun, Korea Selatan (Korsel) US$ 1,86 triliun.

Sementara menurut Trading Economics, cadangan devisa China pada Desember 2025, berjumlah sebesar US$ 3.358. Hal ini menunjukkan kekuatan raksasa ekonomi di dunia.

Karena itu, Tifatul memandang Indonesia tidak boleh hanya melihat ke kawasan Selatan saja. Menurut Tifatul, jika Indonesia ingin maju dari sisi ekonomi, maka peluang potensi Ekonomi Utara harus digarap bersama, termasuk dari sisi pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Tifatul menyebut sejumlah wilayah yang dapat menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi Utara, antara lain Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Kepri, Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), hingga Papua.

Dan ini, lanjut Tifatul, berhadapan langsung face to face dengan negara-negara berpenduduk lebih dari 3 miliar manusia.

Tifatul juga mencatat Karimun, Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia.

Menurut Tifatul, lebih dari 95% kapal yang melintas dari Samudra Pasifik ke Atlantik maupun sebaliknya melewati jalur penting ini.

Selama ini, hanya Singapura yasng banyak mengambil manfaat ekonomi dari arus kapal yang melintasi Selat Malaka.

"Di sini ada Selat Malaka yang sangat strategis. Selama ini Singapura yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kapal-kapal yang lewat," jelas Tifatul.

"Arus peti kemas Singapura pada 2024 saja mencapai 41,12 juta TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) dalam satu tahun, karena Selat Hormuz ditutup, maka sekarang naik lagi ke 65 juta TEU. 1 TEU setara dengan 1 kontainer ukuran 20 kaki," sambungnya.

Tifatul menambahkan jika dibandingkan dengan Pelabuhan Batu Ampar, Batam angkanya masih berada di bawah 1 juta TEU per tahun.

"Bandingkan dengan Batu Ampar di Batam yang hanya sekitar 797 ribu TEU setahun, belum sampai 1 juta TEU. Mereka berlipat-lipat," ujar Tifatul.

"Padahal Singapura negaranya kecil, tetapi bisa memanfaatkan jalur strategis ini," lanjutnya.

Menurut Tifatul, apabila koneksi transportasi di wilayah Utara Indonesia dibangun, niscaya orang akan lebih tertarik datang ke wilayah tersebut.

Terlebih, daerah-daerah Utara Indonesia juga memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan Bali.

"Kalau koneksi transportasinya bagus, tentu orang akan berbondong-bondong datang. Dari sisi keindahan alam, daerah-daerah Utara tidak kalah cantik," kata Tifatul.

"Ada Danau Toba, ada Sabang, pantai-pantai di Aceh seperti Lhoknga, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara," imbuhnya.

Sementara Kepri berada pada posisi pintu gerbang Utara Indonesia. Batam hanya berjarak sekitar 40 menit dari Singapura, sementara Karimun juga berada dekat dengan Selat Malaka dan memiliki peluang untuk mengambil peran dalam pelayanan sektor peti kemas, jasa pelabuhan, maupun pengisian bahan bakar kapal.

"Kepulauan Riau ini pintu gerbang utara. Batam hanya sekitar 40 menit dari Singapura," kata Tifatul.

"Di sampingnya ada Karimun yang juga strategis dan lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil bagian, misalnya untuk peti kemas atau pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas," tambahnya.

Tifatul menegaskan agar pengembangan Karimun diarahkan pada sektor yang cepat memberi dampak ekonomi, khususnya pariwisata. Ia mencontohkan pada 2024, devisa pariwisata Indonesia baru sekitar Rp 64 triliun, sementara Malaysia telah mencapai sekitar Rp 406 triliun.

Menurut Tifatul, angka tersebut menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang perlu digarap serius karena mampu menghadirkan perputaran uang secara langsung melalui belanja wisatawan.

"Fokuslah pada sektor yang bisa cepat meningkatkan ekonomi Karimun, terutama pariwisata, kuliner, hotel, hiburan, transportasi, dan konektivitas. Di mana banyak orang datang, di situ ada uang yang berputar," ujar Tifatul.

"Karimun harus punya sesuatu yang bisa dipasarkan secara digital, punya kuliner khas, kawasan menarik, desa wisata, yang bisa dipasarkan. Kalau ada yang perlu diperjuangkan ke pusat, termasuk bagi hasil dan pembangunan pelabuhan, akan kami suarakan. Harus ada perubahan kebijakan, jangan business as usual," sambungnya.

Mengamini gagasan yang disampaikan Tifatul, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan daerahnya memiliki posisi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional.

Menurut Ansar, letak Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional serta berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi modal penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Ansar menjelaskan Kepri memiliki 2.028 pulau, 394 pulau berpenghuni, dan 22 pulau terluar.

"Selat Malaka adalah jalur ekonomi dunia, salah satu dari 10 checkpoint dunia, setiap tahunnya dilalui sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer. Kepri harus mampu mengambil manfaat lebih besar dari arus perdagangan internasional tersebut," tegas Ansar.

"Kami mohon dukungan agar peta jalan transformasi ekonomi Kepri ini dapat berjalan optimal. Kepri harus mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di gerbang utara Indonesia," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar memaparkan sejumlah potensi investasi di Kepri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain KEK Bintan Galang Batang untuk industri pengolahan smelter bauksit, KEK Batam Nongsa Digital Park sebagai pusat ekonomi digital dan jembatan IT Indonesia-Singapura, KEK Batam Aero Technic untuk layanan perawatan dan perbaikan pesawat, KEK Tanjung Sauh untuk produksi, pengolahan, logistik, distribusi, dan energi, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam sebagai pusat layanan kesehatan dan pariwisata medis bertaraf internasional.

Presiden PKS Dr Almuzzammil Yusuf mengaitkan agenda pembangunan daerah dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Menurut Almuzzamil, pembangunan bangsa perlu berpijak pada penguatan demokrasi, penegakan negara hukum, pembangunan sumber daya manusia unggul yang berlandaskan iman dan takwa, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Negara demokrasi harus berjalan beriringan dengan negara hukum. Demokrasi yang kuat harus diisi oleh sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berkarakter baik," tegas Almuzzammil.

Almuzzammil juga menilai Kepri memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat sebagai daerah yang religius, yang juga memiliki sumber daya alam yang potensial.

Oleh karena itu, Almuzzammil berharap pembangunan di Kepri dapat berjalan optimal, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas manusia, nilai kebangsaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah menyampaikan perlunya paradigma baru pemerintah pusat dalam membangun wilayah terluar seperti Karimun.

Menurut Iskandarsyah, pendekatan terhadap daerah perbatasan tidak boleh hanya bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan perdagangan, industri, investasi, dan konektivitas sesuai potensi daerah.

Dalam paparannya, Iskandarsyah menggarisbawahi enam pilar penggerak ekonomi Karimun, yaitu industri dan kawasan khusus, perdagangan global, konektivitas pelabuhan, pariwisata bahari, perikanan, serta investasi berdaya saing.

Iskandarsyah juga menyebut Karimun berpeluang dikembangkan sebagai kawasan oil storage dan simpul energi, mengingat kebutuhan energi kawasan sekitar, termasuk Singapura, sangat besar.

"Karimun ini daerah strategis. Orientasinya jangan hanya keamanan, tetapi juga harus dibangun sebagai kawasan perdagangan dan industri" tegas Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga menyoroti sejumlah kebutuhan regulasi, terutama penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun agar lebih mandiri seperti BP Batam, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, Iskandarsyah menilai perlu pengaturan yang lebih teknis melalui peraturan pemerintah agar kewenangan daerah dalam pengelolaan pelabuhan, aset, dan kawasan strategis tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan pusat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri Dr Ir Azis Kasim Djou menyampaikan sejumlah poin kritis terkait tantangan pembangunan Karimun, khususnya pada sektor kepelabuhanan.

Azis menyebut Karimun memiliki enam pelabuhan, yaitu Tanjung Balai Karimun, Makom, Tanjung Berlian, Sri Tanjung Gelam, Tanjung Batu, dan Moro.

Namun, infrastruktur dan aktivitas pelabuhan masih terbatas. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, misalnya, baru didukung sekitar 50 kapal penumpang komersial.

Menurut Azis, kondisi tersebut belum sebanding dengan posisi Kepri, termasuk Karimun, Batam, dan Bintan, yang berada tepat di sisi salah satu jalur pelayaran penting dan tersibuk di dunia.

Situasi laut di sisi Indonesia, khususnya perairan Kepri, masih terlihat sepi, berbanding terbalik dengan perairan Singapura, Malaysia, dan kawasan outer port limit yang sangat padat oleh kapal-kapal pelayaran dunia.

"Persoalannya antara lain karena daerah tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, pengelolaan area masih minim fasilitas, standar teknis terlalu ketat dan kaku, kurang berorientasi melayani pasar, tidak ada pemasaran yang terencana, serta sangat lambat dalam pengambilan keputusan," ujar Azis.

Azis menilai kondisi tersebut menyebabkan pendapatan negara belum maksimal, pendapatan daerah belum terbentuk, dan kegiatan kepelabuhanan belum berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah.

Azis menegaskan diperlukan terobosan strategis untuk menjadikan Kepri, termasuk Karimun, sebagai pusat kegiatan kepelabuhanan yang berkontribusi nyata bagi ekonomi negara dan daerah.

Salah satunya dengan mempertegas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan dan area labuh jangkar.

"Daerah harus dilibatkan sebagai pemrakarsa. Perlu desain organ penyelenggara pelabuhan dengan memberi peran kepada bupati atau wali kota sebagai kepala otoritas pelabuhan, serta Gubernur Kepulauan Riau sebagai kepala otoritas area labuh jangkar," tegas Azis.

"Selain itu, perlu ditetapkan bagi hasil pengelolaan kepelabuhanan agar ada semangat kolaborasi yang optimal," sambungnya.

Di samping itu, Wakil Kepala BP Kawasan Karimun Iwan Setiawan menjelaskan Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) sejak 2007.

Iwan menyampaikan FTZ Karimun memberikan berbagai kemudahan seperti bebas bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, insentif fiskal, serta regulasi yang lebih fleksibel.

Kawasan ini diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti industri berat, jasa maritim, perdagangan, energi, dan logistik.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Presiden PKS Dr Al Muzzammil Yusuf. Serta beberapa anggota DPR RI dari FPKS, di antaranya Dr Ir A Junaidi Auly, Johan Rosihan, dan Saadiyah Uluputty.

Acara dimeriahkan dengan kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Ketua DPRD Kepri Bakhtiar.

Hadir sebagai narasumber lokakarya Bupati Karimun Ing Iskandarsyah; Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri Dr Azis Kasim Djou; Kepala BP Kawasan Karimun Drs Agusnawarman; serta para peserta lokakarya dari perwakilan kepala daerah se-Kabupaten/Kota Kepri, akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(detik.com).

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-8532806/bedah-potensi-ekonomi-kepri-tifatul-kenapa-harus-bali-melulu

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak