(FotoGoriau.com)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan dakwaan kasus dugaan korupsi anggaran proyek di Provinsi Riau yang kerap disebut sebagai perkara jatah preman. Berkas perkara tersebut kini sudah diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Selanjutnya tim JPU akan menunggu penetapan hari sidang atas perkara dimaksud," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (10/3/2026).

Persidangan dugaan rasuah ini akan mendudukkan tiga orang tersangka utama. Mereka adalah Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Lembaga antirasuah tersebut memastikan seluruh rangkaian persidangan bakal digelar secara terbuka untuk umum. Publik diharapkan ikut mengawasi jalannya proses hukum dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

"KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan perkara ini, dan dapat mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangannya nanti," urainya.

Dalam perkembangannya, penyidik terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Hasilnya, Ajudan Gubernur nonaktif Riau, Jani alias Manjani (MJN) kini telah ditetapkan sebagai tersangka baru yang ikut terseret dalam pusaran korupsi tersebut.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.