JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi gagal berpikir terkait kebijakannya yang akan merasionalisasi jumlah PNS pada 2017 hingga 2019 sebanyak satu juta orang.

"Saya pikir ini kebijakan gagal berpikir, apalagi saya cek belum ada program pensiun dini dalam program Kemenpan di tahun 2016. Kok ada kebijakan di luar program? Kok enggak membahas dulu dengan DPR?," ujar Arteria di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Arteria menuturkan, kebijakan dari Yuddy itu sangat tidak masuk akal, karena tak melihat nasib satu juta PNS itu ke depannya, termasuk nasib keluarga yang menjadi tanggungan kehidupan.

Menurutnya, kebijakan ini hanya membuat gaduh dan mengganggu kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo. "Saya ingatkan Menpan untuk menjadi bagian dan tegak lurus dengan kebijakan presiden dan jangan buat kegaduhan terus menerus," tegas Arteria.

Arteria bahkan meminta Menpan Yuddy untuk membina PNS yang tak produktif, bukan malah memecatnya dengan program bernama rasionalisasi jumlah PNS. Kalau tak bisa, Arteria tegas meminta Yuddy dan jajarannya untuk pensiun dini daripada memensiunkan dini jutaan PNS.

"Jadi kenapa tidak dibalik, kalau Kemenpan-RB dan jajarannya enggak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik ya pensiun dini saja," pungkas Arteria.

Sebelumnya, dengan banyaknya jumlah PNS membuat pemerintah kini siap 'menendang' alias memecat PNS sekira satu juta orang mulai 2017 hingga 2019. Hal ini didasari kebijakan moratorium penerimaan CPNS dan merampingkan sistem PNS di Indonesia melalui rasionalisasi jumlah PNS pada 2017 hingga 2019. (okezone.com)