Antara

Ruang rapat paripurna DPR

JAKARTA – Pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan disahkan hari ini, Jumat (25/5/2018).

RUU Terorisme disahkan setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati definisi terorisme dalam rapat Kamis, (24/5/2018) malam.

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan rumusan definisi terorisme alternatif kedua, yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Acara pengesahan RUU akan berlangsung sekira pukul 09.00 WIB. "Jam 9 pagi (rapat paripurna)," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

10 fraksi partai politik di DPR sepakat memilih definisi terorisme alternatif dua setelah terjadi perdebatan sengit dalam pembahasan RUU Antiterorisme.

Sebelumnya, tiga fraksi bersikukuh memilih alternatif pertama. Ketiganya yakni PKB, PDIP dan Golkar. Namun, fraksi-fraksi tersebut melunak dan akhirnya memilih alternatif dua.

Adapun definisi terorisme alternatif pertama, yakni terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Perbedaan definisi terorisme yang pertama dan kedua terletak pada kata "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

(okezone.com)