JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI dengan maksud meminta pertimbangan soal wacana penghentian kasus atau deponering yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

DPR sendiri dalam pertimbangannya akhirnya menolak permintaan Prasetyo karena menganggap tak ada alasan tepat untuk membebaskan keduanya. Pasalnya, keduanya sudah tak lagi menjabat sebagai pimpinan di lembaga antirasuah.

Atas sikapnya itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mencecar dan "memarahi" Prasetyo saat kader Partai NasDem itu hadir dalam rapat kerja gabungan di Ruang Badan Anggaran, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/2/2016).

"Tidak ada hujan, tak ada angin mengirim surat ke Komisi III minta pertimbangan, minta pertimbangan ke dewan untuk memberi deponering," kata Benny.

Politikus Partai Demokrat itu menyebut, kasus yang menjerat Samad dan BW sudah semestinya dilanjutkan karena sudah terdapat bukti dan korban. Jika tidak, maka pemerintah bisa terkena masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jangan mainkan HAM dan dengan gampang dikasih deponering, yang lebih susah lagi kepolisian dan kejaksaan pertanggungjawabkan yang dia lakukan (karena kasus sudah bergulir)," tegasnya.

Rapat ini sendiri dihadiri Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Yuddy Christiandy, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan Kepala BNPT Saud Usman, dan Menhan Ryamizard Ryacudu.