okezone.com

Diskusi Polemik Sindotrijaya

JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mewanti-wanti TNI agar tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya apabila dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia khawatir TNI bertindak kebablasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Apalagi setelah Panglima TNI mengatakan kalau dia bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Padahal, leading sector dari pemberantasan terorisme itu BNPT," kata Hendardi dalam acara diskusi Sindotrijaya bertajuk 'Pemberantasan Terorisme, Legeslasi, Tindakan Polisi, dan Redikalisasi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Hendardi meminta, agar masyarakat turut mengawasi adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam tindak terorisme. Perpres itu rencananya akan diterbitkan usai pelaksanaan ibadah Ramadan.

Menurut dia, Perpers tersebut berpotensi disusun melampaui norma yang ada di dalam Undang-undang. Sebab, Polri merupakan institusi yang bertugas sebagai penegak hukum.

Sementara TNI diketahui hanya menjalankan peran pembantu dalam pemberantasan terorisme. "Jadi enggak bisa TNI melakukan operasi militer tanpa ada persetujuan," ungkap dia.

Ia melanjutkan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga berpotensi merusak kinerja aparatur keamanan dalam menegakkan hukum. Terlebih, lanjut Hendardi, bila perluasan kewenangan yang diterbitkan dalam Perpres tidak mengatur pelibatan TNI secara rinci.

"Seharusnya yang efektif malah jadi tidak karena terjadi tarik-menarik. Ini yang jadi perhatian," pungkas dia.

(okezone.com)