Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai jika Prasetyo mundur dari jabatannya maka Presiden Indonesia Joko Widodo harus memilih orang dari kalangan profesional sebagai penggantinya.

"Sebab, Jaksa Agung suatu jabatan yang sangat strategis dan hanya dia yang bisa proses pejabat negara. Kemarin saja dia bilang kan tidak perlu minta izin Presiden untuk memeriksa Setnov," kata Emrus saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Emrus menjelaskan, lantaran kedudukannya yang begitu strategis, Jaksa Agung bahkan bisa memproses orang nomor satu di Indonesia. Sebab itu, dirinya berharap Jokowi tak lagi memilih orang yang menduduki lembaga penegak hukum dari partai politik (Parpol), terlebih parpol yang mengusungnya.

"Jaksa Agung bisa bahkan memproses Presiden bila salah. Oleh karena itu tidak boleh orang partai bahkan saya mengatakan tidak boleh dekat dengan Presiden. Supaya siapapun yang bersalah misal presiden salah dia berani tangkap, anak presiden salah dia berani," bebernya.

Sebab, dalam satu tahun kabinet Jokowi-JK, bidang penegakan hukum dianggap menjadi bidang yang paling sulit dalam mewujudkan visi Nawa Cita.

"Kalau dia backgroundnya partai atau orangnya Presiden, ya amat sulit lah melakukan tindakan hukum bilamana terkait partai pengusungnya atau Presiden yang mengangkatnya. Jadi jangan sampai Jaksa Agung itu merasa hutang budi," tutupnya.