Senin, 18 Mei 2026

Nasional

Doktrin Tribarata Melekat pada Bripka Seladi

Selasa, 24 Mei 2016 09:38
okezone.com
Bripka Seladi

JAKARTA - Anggota Polantas Polres Malang, Bripka Seladi memilih untuk menjadi pemulung guna menambah penghasilan.Karena tidak memanfaatkan jabatannya sebagai Polantas yang bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara pemerasan, Bripka Seladi dinilai polisi hebat.

"Luar biasa, hebat dia tuh. Di lalu lintas banyak peluang sebagaimana polisi kebanyakan menggunakan posisinya untuk menambah penghasilan dengan cara-cara yang mudah. Tapi dia tidak gunakan kesempatan itu, dia gunakan kesempatan lain jadi pemulung," kata Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar saat dihubungi Okezone, Senin (23/5/2016) malam.

Mungkin di mata orang, memulung ialah pekerjaan rendah. Tetapi tidak bagi pria yang bekerja di Samsat Kota Malang. Bambang melihat, doktrin Tribarata, yaitu nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, sudah melekat dalam diri Bripka Seladi.

"Pekerjaan memulung itu kan kotor, dia di tong sampah kan bau sekali, tapi tekad polisinya dia kuat. Polisi punya doktrin Tribarata dan ini benar Tribarata," ujarnya.

Bambang melihat, hakikat filsafat hidup mungkin tidak bisa ditangkap orang lain. Dimana Bripka Seladi mengejarkan pekerjaan kotor berupa memungut sampah, padahal bekerja sebagai Polisi juga merupakan pekerjaan kotor.

"Pekerjaan polisi nangkep maling, penjahat, perampok itu juga kotoran, jadi polisi membersihkan kotoran perilaku manusia yang jahat. Pak seladi juga menbersihkan kotoran tapi berbentuk material yang itu kotor juga, tapi kemudian dia melakukan pembersihan. Hakekatnya sama, tapi orang tidak mengira itu kotor, apa pekerjan polisi enggak kotor kalau berhubungan dengan penjahat?," tambah Bambang.

Saat disinggung apakah penyebab Bripka Seladi menjadi pemulung lantaran gaj polisi yang kurang, Bambang membantah. Menurutnya banyak atau sedikitnya gaji yang diterima itu relatif tergantung bagaimana ukuran orang itu sendiri.

Terlebih, di Indonesia tidak ada standar ukuran yang jelas bahwa apa yang dialokasikan kepada anggota aparat kepolisian tidak akan menggangu pribadinya dalam melakukan tugas.

"Di Indonesia tuh dijatah saja, sudahlah kamu patroli dapat dua liter, itu masuk akal apa enggak? Kan enggak masuk akal. Terus nanti pimpinannya bilang kamu harus kreatif, ngomongnya bener kreatif tapi kreatifnya mencari-cari tambahan dua liter, minta-minta seperti pungli kan jadi salah. Jadi kalau ditanya apa tidak cukup? Itu tergantung kepada negeri ini membuat ukuran pekerjaan dan standardnya. Antara PNS dan swasta saja ada disparitas," tutupnya.(okezone.com)

nasional
Berita Terkait
  • Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

    PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

    Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

  • Selasa, 14 Apr 2026 18:47

    Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik

    JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem

  • Sabtu, 11 Apr 2026 19:10

    Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas

    Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta

  • Rabu, 24 Des 2025 18:05

    Kemenhan Fasilitasi Retret Bela Negara 200 Wartawan Sambut HPN 2026

    JAKARTA-Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyiapkan retret khusus wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Febr

  • Rabu, 24 Des 2025 11:00

    Dukung Kelancaran Operasi Hulu Migas, 13 Sertipikat Hak Pakai Lahan WK Rokan Diserahkan kepada PHR

    Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 " Sumatra kembali menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Ri

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.