Jakarta - PN Garut memvonis F dan M dalam kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid selama 10 hari. Front Pembela Islam (FPI) menyayangkan putusan majelis hakim.

"Tadi atas nama GP Ansor sudah minta maaf. Walaupun vonisnya sangat kami sayangkan, kami sesalkan, kok hukumannya sama dengan bayar ke toilet atau parkir, cuma Rp 2.000 dan 10 hari? Itu sangat menyakitkan kami," ujar juru bicara FPI, Slamet Ma'arif di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Meski menyayangkan vonis 10 hari kepada F dan M, Slamet menghormati keputusan tersebut. "Tapi kami taat hukum kalau pengadilan sudah memutuskan kami terima. Adapun misalkan ada peluang untuk mengangkat kembali secara hukum kita lakukan secara hukum," kata Slamet.

Terkait polemik bendera, Slamet menyebut kini tak ada larangan dari pemerintah jika ada pihak yang mengibarkan bendera berkalimat tauhid. Yang tidak boleh jika bendera ada logo Hizbut Tahrir Indonesia--ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah--.

"Alhamdulillah masalah tauhid yang sedikit buntu bisa terselesaikan. Yang terpenting ada pengakuan pemerintah melalui Kemendagri tentang bendera yang boleh dan nggak boleh. Yang nggak boleh kalau ada tulisan HTI tapi kalau bendera tauhid nggak dilarang," imbuhnya.

"Oleh karena itu kita akan tetap kibarkan bendera tauhid. Itu intinya, ternyata bendera yang dibakar kemarin bukan bendera HTI dong, karena nggak ada tulisannya, tapi bendera tauhid. Tapi Ansor sudah minta maaf ya kita hargai lah," jelas Slamet.

Sebelumnya, dalam kasus pembakaran bendera tauhid, F dan M, dikenakan tindak pidana ringan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 2 ribu.

(detik.com) nasional