Fadli Zon : Reshuffle Kabinet Jokowi Telat!
Rabu, 12 Agu 2015 15:41
JAKARTA- Perombakan menteri atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurutnya, Jokowi dianggap terlambat melakukan perombakan kabinet yang seharusnya dilakukan sejak jauh-jauh hari, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang terus semakin terpuruk.
"Tapi respons saya ini little too late jadi agak terlambat. Seharusnya ini dilakukan beberapa waktu lalu terkait sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi, tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya, serba tambal sulam saya lihat," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (12/8/2015).
Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mempertanyakan, kenapa Jokowi tidak menganti Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Pasalnya, beberapa kebijakan Jonan kata dia, telah menghambat pengusaha, atau pelaku usaha di tengah situasi ekonomi tak menentu seperti saat ini.
Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro juga kebijakannya tidak berpihak ke rakyat, karena telah menaikan pajak tanpa berhasil untuk memperluas subjek pajak. "Jadi hanya pada subjek pajak yang sama saja," tegasnya.
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, menurutnya juga layak diganti lantaran menjadi 'biangkerok' membuat kekisruhan di dalam sepakbola Indonesia. Pasalnya, kata Fadli selama ini sepakbola adalah bagian dari sesuatu gerak ekonomi rakyat.
"Selain hiburan ekonomi juga ada di situ. ini mengganggu stimulus," ungkapnya.
Begitu juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diakui Fadli sampai saat ini belum terlihat prestasinya dalam meningkatkan pemulihan minyak dan gas (migas), dan bahkan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat.
"Seperti kebijakan kenaikan BBM dengan yang lain-lain. Meski saya enggak tahu ini kebijakan Presiden atau bukan," katanya.
Karenanya, Fadli melihat yang berkaitan dengan situasi ekonomi saat ini malah tidak diganti jadi sangat tanggung reshuffle yang dilakukan Jokowi.

Begitu juga kata Fadli, jika dilihat dari segi politik dan hukum kenapa sampai saat Jokowi masih mempertahankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.
"Pemerintah seperti membiarkan kegaduhan politik yang ada saat ini. Jadi menurut saya kriterianyà tanggung," pungkasnya.
Kemendes PDT dan FAO Gelar Pelatihan Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan Berkelanjutan
JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatih
Spesialis Curanmor Dibekuk Polsek Ukui, Dadung Beraksi Dua Kali dengan Komplotan Berbeda
PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang
Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, Ini Rahasia Tata Kelola PNM dari Hulu ke Hilir
Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, d
OJK Serius Tanggapi Peringatan MSCI Terkait Risiko ke Frontier Market
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontie