JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkit anggaran TNI semasa kepemimpinannya yang menurutnya mengecilkan lembaga tersebut. Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi mengatakan keputusan anggaran itu diambil bersama.

"Anggaran pertahanan itu diputuskan bersama dengan seluruh fraksi di komisi I dan hadir pembahasan bersama dengan kemhan dan juga panglima TNI, Pak Gatot juga hadir karena beliau panglima TNI waktu beliau masih menjabat," kata anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid saat dihubungi, Jumat (12/4/2019).
Meutya mengatakan, meruapakan instansi yang dapat dana terbesar kedua. Menurutnya, Gatot harus melihat jumlah dana keseluruhan yang diterima TNI.

"TNI itu terbesar kedua setelah PUPR. Itu sepertinya dia (Gatot) bilang perubahan ya? Harus dilihat dari anggaran totalnya bukan perubahan saja," ujarnya.

Gatot sebelumnya mengungkit besaran anggaran yang diterima TNI saat menghadiri Pidato kebangsaan calon presiden Prabowo Subianto di Surabaya. Ada suatu hal yang menurutnya kritis, yakni soal kekuatan TNI yang tidak didukung oleh pemerintah dari segi anggaran.

"Saat ini yang kritis adalah anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi saya harus sampaikan karena saya mantan Panglima TNI, agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah," katanya.
Gatot menyebut anggaran TNI semasa dia menjabat panglima hanya mendapat Rp 6 triliun. Dia mengaku sudah berusaha terkait anggaran tersebut.

"Saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBN-P, TNI yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat tempur, punya ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya Rp 6 T lebih. Sehingga Dephan dapat Rp 1 T, AD dapat Rp 1 T lebih, AU Rp 1 T lebih, AL dapat Rp 1 T lebih Mabes TNI dapat Rp 900 miliar," tambah Gatot.
nasional