Penolakan ini disebabkan, karena jajaran kabinet kerja di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal menggunakan APBN-Perubahan tahun anggaran 2015.

"Setelah mencermati pelaksanaan APBN-P 2015, Fraksi Partai Gerindra berpendapat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak satupun mencapai target. Bahkan jauh di bawah target," kata juru bicara Gerindra di Banggar DPR Wilgo Zainar di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Wilgo menyoroti dari sisi target penerimaan pajak yang tidak tercapai, serta lemahnya pengelolaan APBN-P sehingga mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah lima persen.

Selanjutnya, dana desa memiliki serapan yang rendah. Begitu juga dengan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rendah‎, hingga soal penanganan bencana kabut asap dinilai gagal.

Kali ini, untuk RUU-APBN 2016, Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ini menolak secara tegas. Merujuk kepada target penerimaan pajak dinilai tidak realistis, secara umum, pemerintah dinilai Fraksi Gerindra harusnya memaksimalkan APBN tahun 2015 saja.

"Dengan ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak RAPBN 2016. Sekali lagi, menolak RAPBN 2016," pungkasnya.