DEPOK � Penangkapan hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem peradilan harus dilakukan secara terbuka. Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai manajemen perkara peradilan harus dibuat terbuka.

"Menurut saya penanganan perkara seluruh pengadilan termasuk di Mahkamah Agung (MA) harus diubah, jangan tertutup, supaya orang tahu. Yang ditangkap itu kan (Hakim PN Kepahiang) juga berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang dia tangani sidangkan," tegas Margarito di Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Selasa (24/6/2016).

Margarito menambahkan dalam perkara tersebut ada uang yang beredar diduga ada usaha yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Cara itu, kata dia dapat dicegah dengan cara membenahi sistem agar lebih terbuka.

"Yang muncul ke permukaan, ada uang yang beredar sekurang�kurangnya ada usaha�usaha yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan usaha�usaha itu seperti sudah disebutkan ada uang disitu. Menurut saya cara�cara itu bisa kita cegah kalau manajemen perkara itu sendiri terbuka," katanya.

Margarito mencontohkan sidang yang terbuka untuk umum saja tidak cukup tetapi seluruh prosesnya sejak awal harus dapat diakses masyarakat. "Harus dibuka. Proses dari awal sampai akhir ke masyarakat. Sidangnya itu betul�betul harus bisa diakses terbuka. Ini perkara begini fakta begini, agar masyarakat bisa menilai. Sebab kalau enggak begitu asal saja," tukasnya.

Ia menyebut dalam Magna Caharta bahwa untuk menjadi hakim dan jaksa tidak hanya harus memiliki otak yang cerdas tetapi juga berkelakuan baik dan berhati baik. "Kita sendiri kan problemnya ada di kelakuan kan. Peran MA sendiri saja bermasalah bagaimana kita mau andalkan mereka. Kita tahu banyak hakim�hakim bagus di atas, tetapi faktanya MA juga berkali � kali bermasalah, kena masalah," tegasnya. (okezone.com)