Minggu, 17 Mei 2026
  • Home
  • Nasional
  • Imparsial : Rezim Orba Sarat Kekerasan dan Korup

Nasional

Imparsial : Rezim Orba Sarat Kekerasan dan Korup

Laporan : Joko prasetyo
Selasa, 11 Des 2018 10:05

JAKARTA - Dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu, sungguh ahistoris dan tidak tepat.

Direktur Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018) dalam rangka memperingati 'Refleksi Hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2018 (hari ini).

Al Araf mengatakan, dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa, dinilai sarat dengan kekerasan dan pembatasan demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian.

"Rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Setiap kritik warga negara, dianggap sebagai ancaman, sehingga terjadi penangkapan yang sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini," ujarnya.

Dia mengatakan, stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan, kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal, kata Al Araf, dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok.

"Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi. Seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat, seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa, seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998," katanya.

Pada Era Orde Baru, ujar Al Araf, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya.

"Di masa ini, negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba," ujarnya.(jok)

nasional
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Mei 2026 16:37

    Dua Korban Tanah Longsor Subang Ditemukan Meninggal Dunia, Operasi SAR Resmi Ditutup

    Dua individu yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat bencana tanah longsor di Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Subang, Jawa Barat, telah ditemukan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia

  • Sabtu, 16 Mei 2026 16:23

    Awal Mula Oknum TNI Diduga Tembak Rekannya di Kafe Palembang, Dipicu Senggolan saat Joget.

    Peristiwa penembakan antar sesama anggota TNI terjadi di sebuah kafe dan tempat hiburan malam di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026) dini hari.Insiden tersebut mengakibatkan seorang pr

  • Sabtu, 16 Mei 2026 15:03

    Viral Ibu-Ibu Ricuh Bawa Sound System di Konser Afgan, Netizen Sebut Pernah Berulah Sebelumnya

    JAKARTA-Jagat maya tengah diramaikan dengan video viral yang memperlihatkan ibu-ibu membuat kericuhan saat gelaran konser Afgan di mal Grand Indonesia. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun

  • Sabtu, 16 Mei 2026 14:51

    Banjir Bandang Terjang 2 Kecamatan di Semarang, 2 Orang Tewas

    SEMARANG, iNews.id â€" Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (15/5/2026) malam mengakibatkan banjir bandang di dua kecamatan. Bencana ini memakan korb

  • Sabtu, 16 Mei 2026 14:36

    Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih, Targetkan 20 Ribu Unit Berdiri pada Agustus 2026.

    JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Tidak tanggung-ta

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.