Indonesia sepekan ke belakang, Jakarta masih berkutat dengan rencana penggusuran kawasan Kalijodo. Sementara, di Jombang, muncul sesorang yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan untuk politik, Menkumham Yasonna H. Laoly kembali emenerbitkan SK Kepengurusan PPP versi muktamar Bandung.

Berikut rangkuman berita yang menyedot perhatian sepanjang pekan lalu.

Penggusuran Kalijodo

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus mematangkan rencana penggusuran terhadap wilayah Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan menutup Kalijodo karena lebih banyak mendatangkan keburukan bagi masyarakat. Ia pun menegaskan tak ada toleransi untuk hal ini. "‎Enggak ada toleransi! Lebih banyak mudarat daripada manfaat itu," tegasnya.

Pemerintah Kota Jakarta Utara bahkan langsung mengeluarkan surat edaran terkait penutupan dan penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Surat edaran dengan nomor 640/1.751 per tanggal 12 Februari 2016 itu ditujukan kepada para pemilik bangunan, usaha atau hiburan, serta para pekerja yang ada di wilayah Kalijodo yakni RT 001, 003, 004, 005, dan 006 RW 05 Keluarahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Efendi saat dikonfirmasi Okezone membenarkan adanya surat tersebut. Surat tersebut menurut Rustam berisi empat poin yang disosialisasikan bagi para warga Kalijodo.

Poin penting yang ingin disampaikan dalam surat edaran itu adalah pengembalian fungsi kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau, penutupan dan penertiban kegiatan prostitusi dan peredaran minuman keras, tawaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk alih profesi atau dipulangkan ke daerah masing-masing, dan adanya posko pendaftaran di Kantor Camat Penjaringan bagi warga Kalijodo yang ingin pulang ke kampung halamannya.

Rustam menambahkan dengan dibukanya posko tersebut, pihaknya siap melayani warga Kalijodo yang ingin pulang ke kampung halamannya. "Bagi yang ingin pulang kampung kita bantu, kita antarkan sampai ke kampungnya," tutur Rustam.

Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menambahkan, pihaknya mengedepankan upaya persuasif melalui sosialisasi antar lain dengan pendirian posko. "Bagi mereka yang mau alih profesi, kita akan fasilitasi siapapun itu, kalau perlu mengikutkan, kita ikutkan, kita punya pelatihan-pelatihan di Disnaker," katanya.

Ia menyebutkan setelah dirinya survei ke sana, diketahui sebagian besar penghuni kawasan itu bukan warga DKI Jakarta. "Saya tanya kepada mereka, mereka dari daerah Jabar, Banten, Jatim, Jateng," katanya.

Ia menyebutkan tidak ada dasar bagi Pemprov DKI Jakarta memberikan uang kerohiman kepada mereka. "Kita akan fasilitasi untuk alih profesi bagi yang warga DKI, kalau bukan warga DKI ya enggak dong," katanya.

Mereka akan difasilitasi beralih profesi sesuai keinginan mereka seperti keterampilan mengelola salon kecantikan, menjahit dan lainnya. "Kita juga akan kerja sama dengan banyak perusahaan swasta untuk penempatan mereka yang sudah terlatih," katanya.

Pemprov DKI Jakarta jugua mengklaim telah menyiapkan 400 rumah susun (rusun) untuk warga Kalijodo yang ber-KTP DKI Jakarta.

Menkumham Terbitkan Kembali SK Kepengurusan PPP versi Muktamar Bandung

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengesahkan kembali surat kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP hasil Muktamar Bandung, M Romahurmuziy menyambut baik atas pemberlakukan kembali surat keputusan (SK) Bandung itu.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, dengan dikukuhkan kembali SK Bandung, maka kepengurusan itu saat ini sah di mata administrasi negara, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Mahkamah Partai pada tanggal 11 Januari 2016.

Terbitnya SK ini juga mengakhiri segala bentuk spekulasi yang berkembang atas penyelesaian PPP, sekaligus menunjukkan proporsionalitas, profesionalitas, dan imparsialitas pemerintah dengan kesamaannya menyikapi persoalan di PPP dan Partai Golkar.

Dengan adanya SK ini, kata dia, maka PPP kembali ke kilometer nol, di mana secara administrasi negara tak ada lagi eksistensi Surabaya maupun Jakarta.

Setelah ini, dia meminta agar seluruh kader PPP kembali satu, tetap kompak, menjaga kondusivitas organisasi, dan menunggu instruksi selanjutnya dari pimpinan partai. "Seraya tetap berserah diri dan berdoa kepada Allah SWT," pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Surabaya Dimyati Natakusumah mengaku bingung dengan pembantu presiden tersebut. Pasalnya kata dia, SK Muktamar Bandung telah lama berakhir.

Dimyati Natakusumah mengatakan, SK yang dikeluarkan oleh pembantu presiden tersebut adalah ilegal, lantaran masa berlakunya telah habis pada tahun 2015. Karena, hal itu merujuk pada AD/ART PPP, yang menyebutkan Muktamar Bandung akan habis masa berlakunya jika ada telah ada Muktamar yang baru.

Karenanya, dalam waktu dekat Dimyati akan melakukan gugatan atas putusan dari Yasonna H Laoly tersebut, ke Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Pria Mengaku Nabi di Jombang

Mengaku dapat wahyu pada tahun 2005, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bernama Jari (40) menyatakan dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah. Setelah sepuluh tahun menyebarkan ajarannya, kini pria tersebut punya pengikut lebih dari 100 orang.

Sedikitnya dua kali dalam sebulan dia bersama pengikutnya menggelar pengajian terbuka di pondok pesantren yang didirikannya di Jombang yang diberi nama Kahuripan Ash-shirot", terletak di Desa Karang Pakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa.

Jari mengaku diangkat oleh Allah sebagai Nabi Isa dengan gelar Isa Habibullah, setelah mendapat wahyu di daerah Brangkal-Mojokerto. Menurut ceritanya, wahyu itu diturunkan saat dirinya sedang menunaikan salat. Pada saat sujud, dia mendengar suara yang memanggil dirinya dengan panggilan yasin sebanyak tujuh kali.

Setelah itu dia juga dipanggil dengan panggilan Isa Habibullah dan ditunjuk menjadi utusan guna meluruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Meski awalnya keberatan, Jari menyanggupi tugas tersebut.

Jari sendiri mengajarkan salat dan segala ibadah sama persis dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hanya saja dia memperjelas ajaran Nabi Muhammad dengan risalah yang diterimanya. Contohnya dalam salat, selama ini hanya sekadar takbir, rukuk dan sujud, namun Jari menjelaskan alasan bagian-bagian ibadah tersebut.

Khusus untuk pengakuan dan persaksian dirinya sebagai utusan Allah, Jari mengajarkan syahadat pada pengikutnya dengan tambahan wa isa habibullah. Jari mengakui dirinya bukanlah nabi penutup tetapi nabi yang ditunjuk sebagai tanda-tanda akhir zaman untuk meluruskan syariat, tariqat, hakekat dan makrifat.

Selama 10 tahun menyatakan dirinya sebagai utusan Allah dan menyebarkan ajarannya, Jari mengklain tak pernah ditentang masyarakat. Bahkan kata dia, sejumlah aparat TNI dan polisi juga sering datang dan bertanya tentang ajarannya.

Jari percaya bahwa seluruh ajarannya itu benar karena berdasarkan Alquran dan Hadits, sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan adanya tanda-tanda kesesatan pada ajaran yang disebarkan oleh Jari (40), pria yang mengaku sebagai Nabi Isa Habibulloh. Keyakinan Jari sebagai nabi, dapat dikategorikan sebagai penistaan dan pendustaan terhadap agama sehingga bisa dipidanakan.

Ketua MUI Kabupaten Jombang Kholil Dahlan mengatakan, tanda-tanda ajaran Jari sesat, adalah pengakuannya yang menerima wahyu dari Allah. Padahal tidak ada nabi setelah nabi Muhammad.

Tanda kesesatan lainnya adalah penambahan kalimat syahadat yang dilakukan oleh Jari dengan kata-kata tambahan wa isa habibulloh. Sebab syahadat kalimatnya baku, tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Untuk itu, MUI akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengkaji masalah ini.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyatakan, kasus ini adalah tugas negara, Kementrian Agama, bersama tokoh-tokoh umat beragama, ormas-ormas dan pesantren harus mengedepankan misi mereka guna secara preventif memaksimalkan kerja dewan, agar tidak ada muncul lagi nabi-nabi palsu.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menambahkan, kasus tersebut dapat menimbulkan konflik antar umat beragama dan menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, karena kasus nabi palsu dapat merugikan banyak masyarakat.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah dan pihak agama menghadirkan dakwah, pencerahan, maupun pembinaan supaya kemudian masyarakat memahami bahwa beragama ada aturannya.

"Apabila aturan itu dilakukan lebih dari memadai dan kita tidak memerlukan nabi baru, karena ajaran nabi yang lama pun ajarannya belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya" tambahnya.