Jakarta - Istana menanggapi tentang maksud Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Lalu, apa respons pemerintah?

"Kita atau pemerintah tidak ada negosiasi tentang kedaulatan dan tidak ada kompromi dengan tindakan makar untuk memisahkan diri dari NKRI," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui pesan singkat kepada detikcom, Jumat (7/12/2018).

Di sini lain, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan proyek pembangunan Trans Papua. Perintah tersebut langsung diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan (kami) juga tidak akan berhenti membangun jalan Trans Papua walaupun ada ancaman, karena tekad Presiden Jokowi sangat jelas dan bulat untuk segera melakukan pemerataan kesejahteraan di segala bidang," kata mantan Panglima TNI ini.

Kini, Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri untuk menangani peristiwa tersebut. Istana akan menunggu laporan yang diberikan.

"Tugas itu diberikan kepada aparat untuk menyelesaikan, Presiden akan menerima laporan," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom mengatakan, jauh sebelum penembakan mengerikan di Nduga tersebut, mereka telah memperingatkan agar pembangunan jalan Trans Papua tidak dilanjutkan.

Saat disinggung pembangunan jalan itu untuk kesejahteraan warga Papua, Sebby mengatakan pihaknya tidak butuh pembangunan yang disetir pemerintah Indonesia. Sebby menekankan masalah yang terjadi di Papua bukan soal kesejahteraan, tapi masalah politik. Maka kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya ini menolak semua bentuk pembangunan.

(detik.com) nasional