JAKARTA - Tim Kemanusiaan Nduga menilai usul Wapres Jusuf Kalla (JK) agar aparat keamanan melakukan serangan balik terhadap KKB usai penembakan Briptu Hedar dinilai bisa menambah rumit keadaan. Dialog dinilai bisa menjadi salah satu upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di papua.

"Kalau ada korban saya pikir semua pihak harus duduk dan diskusi kenapa masalah itu terjadi. Saya pikir apa yang terjadi di Nduga dan Ilaga baru-baru kemarin, kalau melakukan penyerangan itu bukan penyelesaian masalah. Itu justru masalah akan tambah rumit, tambah susah dan dunia akan membaca persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgent," kata Koordinator Tim Kemanusiaan Nduga, Theo Hesegem kepada wartawan, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jalan Probolinggo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).
Dia menilai masalah yang terjadi di Papua harus diselesaikan secara serius. Serangan balik terhadap KKB, kata Theo, bisa menjadi sebuah kekeliruan.

"Apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla terkait serangan balik ini sebenarnya suatu kekeliruan yang dibicarakan Pak Jusuf Kalla. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan secara serius," katanya.

Theo menyebut JK sebagai Wapres merupakan sosok yang bisa melakukan dialog agar masalah tersebut bisa selesai. Dia khawatir serangan balik justru bisa menimbulkan banyak korban termasuk masyarakat.

"Oleh sebab itu, Pak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang bisa lakukan dialog, itu perlu duduk bersama dan lakukan dialog. Sehingga tidak terjadi korban yang luar biasa. Artinya kalau kita duduk bersama itu kita bisa dialog untuk penyelesaian masalah. Bukan justru malah memerintahkan serangan balik. Kalau serangan balik itu justru banyak korban," ucapnya.

"Karena ini perintah seorang nomor dua di Indonesia, dan itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, maka negara ini bisa menjadi sorotan habis-habisan karena itu perintah, sekalipun Presiden tidak sampaikan. Akan lebih banyak korban, masyarakat sipil maupun TNI/Polri," tuturnya.
Sebelumnya, JK menyebut serangan KKB ke TNI sebagai gerakan separatis jika tuntutannya ialah referendum. Karena itu, penyelesaiannya harus dengan jalan damai. Jika tidak ada keinginan damai, TNI bisa balik membalas serangan.

"Ya itu separatis namanya kalau begitu, tentu kita akan berpegang pada TNI, ya. Semua itu pemerintah pusat tidak bisa menerima seperti itu (referendum). Tentu yang terbaik ialah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai, hanya menyerang tentara, tentara harus membalas," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).
nasional