Menurut pengamat politik Universitas Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, hal ini bisa dilihat dari jabatan Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik. Sehingga, saat terjadi kasus yang melibatkan relasinya, justru menimbulkan kegaduhan.

"Maka terjadilah kegaduhan-kegaduhan seperti saat ini, seperti Jaksa Agung yang membuat kegaduhan, dimana Rio Capella punya relasi dengan Jaksa Agung (NasDem), atau Menkumham (Yasonna Laoly) yang membuat kisruh partai politik. Ini menyulitkan presiden sendiri, makanya memang harus lebih banyak formasi kabinet itu dari kalangan profesional dan akademisi," katanya saat dihubungi Okezone, Jumat (8/1/2016).

Pangi berpendapat, jika masih di isi oleh orang dari partai maka, reshuffle seolah hanya tukar guling kekuasaan.

"Ketika orang partai ini dipaksakan dan kinerjanya jelek, reshuffle ini akhirnya tidak sesuai dengan misi memperbaiki kinerja. Seolah-olah ini tukar guling kekuasaan. Kecenderungan hari ini adalah formasi orang partai akan diperbanyak," kata Pangi kepada Okezone, Kamis (7/1/2016).

Sebaiknya, lanjut Pangi, Presiden Jokowi kembali kepada janji awal, dimana akan mengisi kabinetnya dari kalangan profesional dan akademisi. Sebab, jika masih menggunakan menteri dari kalangan partai politik, maka dia akan bekerja sesuai dengan garis-garis kepentingan partai.

"Disini ada kekuasaan politik asimetris dan simetris. Kalau asimetris itu kekuatan politik yang terjadi di kabinet hari ini tidak dominan di tangan Presiden Jokowi. Karena disitu (kabinet Jokowi) ada faksional-faksional. Ada faksionalnya JK, ada faksionalnya Megawati, ada faksionalnya Presiden Jokowi sendiri. Simetris yang saya maksud adalah hanya dua kekuatan saja, artinya tidak menyebar seperti yang ada hari ini kekuasaan itu,"pungkasnya.