JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap praktik korupsi yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan di dua wilayah berbeda.

Atas kejadian yang menimpa lembaga tinggi Kejaksaan tersebut, Masinton menilai bahwa masih lemahnya pengawasan dalam internal Kejaksaan, sehingga praktik korupsi dapat tumbuh subur di wilayah lembaga peradilan.

"Peristiwa beruntun yang terjadi diduga melibatkan oknum kejaksaan tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam waktu singkat, menampakkan fakta lemahnya pengawasan internal Kejaksaan," ujar Masinton dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menyayangkan adanya oknum yang diduga para penegak keadilan berlaku tidak sesuai Nawacita yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga memperburuk citra pemerintahan dalam sisi lembaga yudikatif.

"Institusi Kejaksaan belum berperan mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK akhirnya melakukan penahanan terhadap Fahri Nurmallo (FN) pada Selasa, 12 April 2016, Fahri sendiri adalah ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, tiga tersangka lain yaitu Bupati Subang Ojang Sohandi, jaksa di Kejati Jabar, Devyanti Rochaeni dan Lenih Marliani, juga telah ditahan. Ojang ditahan di Rutan Polres Jaktim, Devyanti ditahan di Rutan KPK, dan Lenih ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jaktim. Satu tersangka lainnya yaitu Jajang Abdul Kholik merupakan terdakwa dan ditahan oleh pihak Kejati Jawa Barat. (okezone.com)