Direktur Operasional Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde akan berkunjung ke Indonesia pekan depan. Rencananya, Lagarde akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo pada 1 dan 2 September 2015.

Pertemuan Lagarde dengan Jokowi-JK dan Agus Martowardojo tentu tak lepas dari pembicaraan mengenai perkembangan ekonomi terkini. Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja sama yang mungkin akan dilakukan IMF.

"Memang kehati-hatian itu harus. Jadi bukan kita curiga (kepada IMF) tapi betul-betul kita harus hati-hati supaya kita tidak terjerembab pada lubang yang sama," tutur Enny di Kampung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).

Enny merujuk pada keterpurukan ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 di mana saat itu masuk IMF yang berlagak bak dewa pelindung. Namun, tawaran bantuan IMF disertai rentetan persyaratan yang justru merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

"IMF itu di negara mana pun, tidak cuma di Indonesia, itu pasiennya tidak ada yang berhasil. Jadi negara-negara yang menjadi pasien IMF itu tidak ada yang dari sakitnya menjadi sembuh. Tetapi menjadi berkepanjangan dan malah justru merajalela ke mana-mana. Mau sebut negara mana, hasilnya begitu," papar Enny.

Enny mengatakan, Indonesia bukan negara anti IMF. Namun, berkaca dari bantuan yang diberikan IMF pada saat krisis moneter sekitar 18 tahun lalu, Indonesia harus waspada terhadap iming-iming bantuan dari IMF.

"Sekarang kita tidak anti IMF, tapi kita harus betul-betul selektif dan bijak. Jadi sepanjang bentuk bantuan ataupun bentuk program itu tidak merugikan kepentingan nasional kita, terutama kepentingan jangka panjang seperti dulu prasyarat pemberian bantuan tetapi dengan cara kita harus meliberalisasi perdagangan, tentu itu tidak boleh. Tetapi sepanjang bantuan itu tidak mengganggu kepentingan nasional kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang itu masih bisa dipertimbangkan," ungkap Enny.

Apabila IMF menawarkan bantuan, Enny meminta pemerintah untuk meneliti secara rinci persyaratan yang diajukan IMF dan menjadikan rencana pembangunan jangka pendek hingga jangka panjang pemerintah, sebagai acuan.

"Harus diintegrasikan dengan program pemerintah. Apakah bentuk-bentuk bantuan tadi linier gak dengan target rencana pembangunan pemerintah. Kan pemerintah sudah punya RKAP kemudian punya RPJM. Nah kalau bantuan itu sifatnya nanti menguatkan dan bisa menjadi respon terhadap mitigasi krisis ya it's ok," tutup Enny.(merdeka.com) nasional