KPK Tunggu Kehadiran Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Jalur KA

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 22 Agu 2025 14:41

Berita satu.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kehadiran Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jalur kereta api di Jawa Tengah/Solo Balapan pada Tahun Anggaran 2018-2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi hal tersebut di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). “Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah yang bersangkutan hadir,” jelasnya.

Pemanggilan Sudewo dijadwalkan hari ini di gedung Merah Putih KPK. Namun, hingga saat ini ia belum hadir. KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan Sudewo berdasarkan fakta persidangan terdahulu dan bukti yang sedang dikumpulkan penyidik, termasuk kemungkinan adanya aliran dana korupsi kepadanya.

Meski Sudewo telah mengembalikan uang suap, KPK menegaskan pengembalian tersebut tidak menghapus tindak pidana, sesuai Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sudewo diduga terlibat saat menjabat anggota Komisi V DPR 2019-2024, yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran infrastruktur termasuk perkeretaapian.

Nama Sudewo muncul dalam persidangan dua terdakwa suap pembangunan jalur kereta, yakni Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jabagteng Bernard Hasibuan.

Suap terkait proyek ini mencapai Rp 18,39 miliar, dengan jatah Sudewo diperkirakan 0,5% dari proyek senilai Rp 143,5 miliar, termasuk dugaan penerimaan tunai Rp 720 juta pada September 2022.

Sudewo membantah terlibat kasus tersebut. Ia menyatakan, Rp 3 miliar yang disita dari kediamannya berasal dari gaji DPR dan usaha pribadi.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan, penanganan kasus jalur kereta api tidak terbatas di Jawa Tengah, melainkan juga di Jawa Barat hingga Jakarta.

KPK menduga Sudewo memiliki peran hampir di seluruh proyek jalur kereta tersebut sehingga penanganan kasusnya harus menunggu penyelesaian proyek lain.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

nasional

Berita Terkait

Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

Kamis, 23 Apr 2026 08:24

KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

Kamis, 23 Apr 2026 08:04

Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

Pekanbaru-Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasny

Minggu, 19 Apr 2026 11:30

Dua Paket Sabu Disita, Polres Dumai Ringkus Tersangka di Bukit Kapur

DUMAI - Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bergerak cepat hingga berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wila

Jumat, 17 Apr 2026 20:14

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

komentar Pembaca