Kapolda Hingga Pangdam Pertaruhkan Jabatan jika Gagal Cegah Karhutla

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 19 Jun 2026 13:12

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengingatkan semua pemangku kepentingan di daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, setiap pejabat baik Kapolda, Kapolres hingga Panglima Kodam dapat digeser atau mempertaruhkan jabatannya dalam penanganan karhutla.

Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (18/6).

Djamari mengatakan, pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla. Ia menegaskan, jabatan para pejabat terkait menjadi taruhan apabila gagal menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kebakaran.

"Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan," kata Djamari Chaniago, Jumat (19/6).

Ia menjelaskan, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada minggu ketiga bulan ini. Ia menyebut, diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh pihak untuk kebekerja lebih keras.

"Berdasarkan perhitungan dan perkiraan dari BMKG, bahwa El Nino akan sudah mulai berjalan mulai dari minggu ketiga bulan ini sampai dengan berikutnya, dan ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” sebutnya.

Upaya Pengendalian Karhutla Berkembang Positif

Meski demikian, Djamari menilai upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid.

"Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi," ucapnya.

"Kebersamaan untuk melakukan ini sudah kita bentuk, pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” pungkasnya.

Diketahui, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.(merdeka.co