Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyerahkan urusan pergantian dirinya di legislatif ke mekanisme dan tata tertib yang ada. Taufik mengaku sedang fokus pada kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Semua sudah diatur dengan mekanisme dan tata tertib, saya ikuti tata tertib saja. Saya masih konsentrasi masalah ini," kata Taufik usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Taufik juga belum buka suara terkait siapa saja pihak lain yang diduga terlibat kasus ini. Dia hanya mengatakan ada tanggal main untuk membuka siapa saja yang terlibat.

"Nanti-nanti. Janji saya tunggu tanggal mainnya," ujar Taufik.

Sebelumnya, PAN sudah mencopot Taufik sebagai pimpinan DPR bidang ekonomi dan keuangan. Dua nama yang diisukan menggantikan Taufik adalah Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais dan Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap. Taufik kini menjadi tersangka kasus dugaan suap. PAN segera mengirim surat soal 1 nama pengganti Taufik Kurniawan ke pimpinan DPR.

"Dalam pekan ini kita akan kirim tapi sekali lagi, kalau publik menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada pergantian, ya tadi, DPR dalam suasana reses dan pengambilan sumpah jabatan itu harus di depan sidang paripurna. Sidang paripurnanya bisa digelar ketika masa sidang itu sudah kembali aktif. Kalau reses kan nggak boleh ada sidang paripurna," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Minggu (4/11).

Namun, hingga hari ini belum ada nama pengganti Taufik yang diajukan oleh PAN. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pergantian Taufik baru dilakukan jika sudah ada surat yang dikirim PAN ke pihak pimpinan DPR.

Taufik ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari Yahya Fuad untuk mendapatkan dana bantuan dari APBN. Taufik dianggap sebagai representasi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah.

KPK menyatakan Taufik diduga menerima duit Rp 3,65 miliar dari Yahya Fuad. Uang itu diduga terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.


(detik.com) nasional