JAKARTA – Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasalnya dengan adanya perubahan di dalam UU itu, lebih menjamin keamanan masyarakat.

"Bagus dong. Revisi itu tentu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan memberikan rasa aman masyarakat, kita harus kerja keras semua," ujar pria yang akrab disapa Akom ini saat dihubungi, Jumat (22/1/2016).

Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Revisi UU itu telah disepakati masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.

Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Baleg DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat, pada Rabu 20 Januari.

Karena itu, Akom menyatakan segera melakukan pembahasan terhadap revisi UU Terorisme tersebut. Pihaknya akan memerintahkan anggota Komisi I DPR RI untuk membahasnya dengan pemerintah.

"Dewan siap untuk revisi. Di Prolegnas 2016 sudah masuk juga," katanya.

Sebelumnya, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai revisi UU Terorisme telah disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Revisi tersebut mendapat catatan khusus dari Jokowi. Keputusan ini diambil Jokowi untuk memperkuat upaya pemberantasan terorisme, khususnya dalam pencegahan.

Pramono Anung mengungkapkan, Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, dan Kepala BNPT Saud Usman Nasution.

Selain itu, kata Pramono, Jokowi juga memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menutup semua akun yang menyebarkan paham radikal.