JAKARTA - Rencana pengadaan helikopter bagi Presiden Joko Widodo menuai kontroversi. Terlebih PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menganggap militer cenderung memilih heli buatan Italia dibanding produksi dalam negeri. Sementara KSAU, Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan, pemilihan heli AW-101 sudah melalui kajian serta sesuai renstra TNI AU 2015-2019.

Menqanggapi hal tersebut, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, nasionalisme dalam wujud penggunaan produk dalam negeri memang butuh bukti nyata. Terlebih di awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menekankan fokus pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang juga meliputi kemandirian alutsista.

"Namun tentunya bagi industri strategis yang bakal 'banjir order' ini, perhatian terhadap kualitas produk dan layanan konsumen juga penting, termasuk PT DI. TNI AU beberapa waktu lalu pernah pesan sejumlah armada ke PT DI, tapi hingga saat ini kabarnya belum satupun yang diserahkan," ujar Fahmi kepada Okezone, Senin (30/11/2015).

Selain itu, masalah perawatan, pengadaan suku cadang yang harus satu pintu serta kerugian tidak adanya transfer teknologi jika membeli dari industri nasional juga harus menjadi pertimbangan. Fahmi menambahkan, padahal pengembangan produksi alutsista nasional juga masih butuh transfer kemampuan dari luar.

"Nah, keluhan-keluhan pengguna ini tentu harus diperhatikan dan dikonfirmasi oleh PT DI," imbuhnya.

Meski demikian, Fahmi meminta, KSAU juga harus secara gamblang membeberkan alasannya ingin memakai AW-101. Bahkan, ia menyebut, konon permintaan KSAU untuk menggunakan produk ini sudah muncul, jauh sebelum unit-unit yang berkepentingan terhadap penggunaan alutsista ini menuntaskan evaluasi terhadap kebutuhan pengadaannya.

"Padahal mestinya pengajuan dilakukan setelah hasil evaluasi di lapangan menyimpulkan adanya kebutuhan oleh pengguna akhir, yang kemudian dikomparasi dengan berbagai varian produk yang ada. Nah kesimpulan itulah yang mestinya jadi acuan kepada Kementerian Pertahanan selaku penanggungjawab pengadaan dalam rangka pengembangan kemampuan pertahanan," sambungnya.

Sebab itu, ia mengimbau agar para pemangku kepentingan duduk bersama dan mendiskusikan persoalan ini tanpa gaduh di media.

Fahmi meminta agar PT DI harus siap dikritik, sedangkan lalu KSAU juga harus siap membeberkan alasannya terkait penggunaan vendor tertentu. Apa plus-minusnya bagi negara, dari aspek teknis, ekonomi, politik maupun bagi keamanan nasional.

"Jangan sampai publik melihat bahwa sebenarnya tak ada yang spesial dari pengadaan alutsista ini. Sama dengan pengadaan di instansi lainnya, ini hanya pertarungan soal bendera siapa, bawaan siapa, speknya kuncian siapa, pertarungan user atau pembuat komitmen. Lalu soal berapa besar komitmen 'bribery' dan 'kick-back'. Tanpa peduli soal logika ideal pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama soal urgensi, besaran anggaran dan taat asas," pungkasnya.