Pasalnya, hingga kini, belum ada gambaran secara resmi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"APBN belum disepakati di DPR cukup merepotkan Jokowi, paling di sana (Amerika Serikat) omong-omong kosong saja," cetus Fahmi, dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2015).

Dia menuding, jika RAPBN 2016 sudah disepakati, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan 'menjual' RAPBN 2016 tersebut kepada pengusaha-pengusaha negeri Paman Sam. Dan, nantinya para pemilik modal akan menilai postur APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebelumnya eksekutif mendesak RAPBN 2016 disepakati oleh DPR sebelum Presiden Jokowi ke AS, namun hingga kini RAPBN 2016 belum disepakati alias ditunda.

"Misalkan dari penerimaan tambang, di situ tertulis Freeport termasuk dalam daftar penerimaan, artinya status Freeport diperpanjang dengan bukti adanya penerimaan negara dari Freeport di dalam APBN tersebut. Sekarang APBN belum disepakati jadi Jokowi mau jual apa? artinya APBN tidak bisa dipasarkan di luar negeri untuk mencari pinjaman," kritiknya.

Lebih lanjut dia menyayangkan RAPBN 2016 yang tengah digodok DPR berorientasi pada pembanguna infrastruktur, tidak ada lagi pemberian subsidi BBM dan dan tidak berorientasi terhadap pembukaan lapangan kerja baru.

"Sebenarnya, walaupun RAPBN rampung dibahas, orang luar (investor) tidak akan bertindak bodoh, mereka akan melihat apakah APBN tersebut realistis atau tidak," tutupnya.