Langkah Kementerian PPPA untuk Mencegah Kasus Kekerasan pada Anak

Nasional,

Langkah Kementerian PPPA untuk Mencegah Kasus Kekerasan pada Anak

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 03 Sep 2025 10:25

Berita satu.com

Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan terus mendapat perhatian publik. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan laporan masuk ke berbagai lembaga terkait.

Di tengah situasi ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan sekaligus penanganan kasus secara menyeluruh.

Upaya tersebut mencakup perlindungan langsung bagi korban, peningkatan literasi digital, penguatan sistem pelaporan, hingga pencegahan di tingkat desa melalui program berbasis komunitas.

Dihimpun Beritasatu.com dari laman resmi Kementerian PPPA, berikut sejumlah langkah yang dilakukan untuk mencegah kekerahan terhadap anak:

Perlindungan Nyata bagi Korban Kekerasan

Salah satu langkah konkret terlihat ketika Menteri PPPA Arifah Fauzi melakukan kunjungan langsung ke Polres Banggai, Sulawesi Tengah, guna menemui tiga anak korban kekerasan seksual.

Kehadiran menteri tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi wujud nyata bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan. Anak-anak korban mendapatkan pendampingan psikososial, layanan hukum, serta rasa aman yang terjamin.

Kementerian PPPA menekankan bahwa proses hukum harus berjalan dengan transparan, dan pelaku wajib ditindak tegas agar menimbulkan efek jera.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Regional

Kementerian PPPA menegaskan bahwa pencegahan kekerasan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu keterlibatan pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, aparat hukum, hingga kerjasama lintas negara di kawasan ASEAN.

Kolaborasi ini diwujudkan dalam berbagai forum dan juga melalui implementasi layanan SAPA 129. Layanan tersebut memiliki enam fungsi utama, termasuk pengaduan, mediasi, hingga penyediaan rumah aman.

Selain itu, 258 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) yang tersebar di berbagai daerah memperkuat jangkauan layanan hingga ke tingkat lokal.

Media dan Pers sebagai Mitra Strategis

Kementerian PPPA juga mengajak media massa untuk menjadi mitra strategis dalam upaya pencegahan. Media dipandang tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga agen perubahan sosial.

Dalam berbagai kesempatan, kementerian menekankan pentingnya peran pers untuk mengedukasi publik, membangun kesadaran tentang bahaya kekerasan berbasis gender, sekaligus melindungi identitas korban agar tidak menimbulkan trauma berulang.

Literasi Digital sebagai Benteng Pencegahan

Seiring perkembangan teknologi, bentuk kekerasan terhadap anak kini banyak terjadi di ruang digital. Kementerian PPPA merespons dengan mendorong literasi digital sebagai langkah preventif utama.

Anak-anak dan orang tua diedukasi tentang hak digital, etika di dunia maya, serta konsekuensi hukum dari kejahatan online.

Strategi ini menjadi bagian dari pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, komunitas, media, pelaku usaha, dan pemerintah.

Ruang Bersama Indonesia dan Desa Ramah Anak

Selain memperkuat layanan formal, Kementerian PPPA membangun infrastruktur perlindungan berbasis komunitas.

Melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI), kementerian mendorong hadirnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) maupun Kelurahan Ramah Anak (KRPPA).

Program ini dirancang agar setiap komunitas memiliki pusat advokasi, layanan deteksi dini, hingga pendidikan kesetaraan gender. Dengan begitu, perlindungan anak dapat dimulai dari lingkungan terdekat.

Sistem Pelaporan Terintegrasi

Kementerian PPPA mengoperasikan dua sistem pelaporan yang saling melengkapi, yaitu SIMFONI PPA dan SAPA 129.

SIMFONI PPA menjadi basis data nasional kasus kekerasan, sedangkan SAPA 129 berfungsi sebagai call center pengaduan yang dapat diakses secara real-time.

Kehadiran sistem ini memastikan deteksi kasus yang lebih cepat, sekaligus memudahkan koordinasi antar instansi terkait.

Akses Hukum dan Advokasi

Perlindungan anak juga tidak lepas dari aspek hukum. Kementerian PPPA memperkuat akses keadilan melalui kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Dengan sinergi ini, korban dan keluarganya lebih mudah mendapatkan advokasi serta pendampingan hukum, khususnya di daerah yang jauh dari pusat layanan.

Pemantauan Melalui Indeks Perlindungan Anak

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Kementerian PPPA juga menggunakan berbagai indeks seperti indeks perlindungan anak (IPA), indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks ketimpangan gender (IKG).

Data ini berfungsi sebagai indikator untuk memantau capaian daerah sekaligus mengidentifikasi potensi kasus “gunung es” di mana banyak korban belum melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Rangkaian langkah yang dilakukan Kementerian PPPA menunjukkan pendekatan menyeluruh, mulai dari memberikan perlindungan nyata kepada korban, memperkuat sistem pelaporan, mengajak media dan masyarakat berpartisipasi, membangun desa ramah anak, hingga meningkatkan literasi digital.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

nasional

Berita Terkait

Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

Kamis, 23 Apr 2026 08:24

KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

Kamis, 23 Apr 2026 08:04

Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

Pekanbaru-Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasny

Minggu, 19 Apr 2026 11:30

Dua Paket Sabu Disita, Polres Dumai Ringkus Tersangka di Bukit Kapur

DUMAI - Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bergerak cepat hingga berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wila

Jumat, 17 Apr 2026 20:14

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

komentar Pembaca