"Iya, perkara-perkara itu tidak dapat diterima oleh Mahkamah," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Fajar menjelaskan, Mahkamah tidak dapat menerima permohonan dari 22 perkara tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Pilkada.

Dari 23 perkara yang disidang pada Jumat 22 Januari 2016, satu perkara sengketa pilkada dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah.

"Putusan sela memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan hitung ulang perolehan suata untuk kecamatan Bacan," tambah Fajar.

Sebelumnya pada Senin 18 Januari 2016, MK sudah menggelar sidang beragendakan putusan sela yang menyatakan menolak 35 perkara sengketa pilkada karena melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, atau tiga kali 24 jam sejak SK KPU ditetapkan.

Pada hari yang sama, MK juga mengeluarkan ketetapan terkait lima perkara yang ditarik permohonannya.

Sementara pada Kamis 21 Januari 2016, melalui sidang putusan sela yang kedua, MK menyatakan menolak 26 perkara sengketa pilkada karena tidak memenuhi syarat persentase selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada dan PMK 5/2015.