Demikian disampaikan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) Adhie M Massardi di Jakarta, Senin (30/11/2015). "Ingat, MKD sudah terlanjur jadi bagian kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kasus yang akan diperiksa kali ini, menyangkut teradu Ketua DPR Setya Novanto, juga sudah jadi perhatian publik. Karena itu, produk MKD harus sebesar-besar demi kemaslahatan, kehormatan dan kedaulatan bangsa. Bukan sekedar urusan internal DPR," ujarnya.

Makanya, jubir presiden era Gus Dur ini mengingatkan MKD bekerja profesional dan mendudukkan persoalan tetap pada proporsinya, yaitu terkait keinginan PT Freeport memperpanjang kontrak karya dengan berusaha melawan hukum, sebagaimana diungkapkan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, bahwa ada persengkongkolan PT Freeport dengan salah satu menteri yang berusaha mengubah peraturan pemerintah guna memuluskan perpanjangan kontrak karya itu agar (seolah-olah) legal.

"Kita harus mengawasi jangan sampai MKD jadi kaki-tangan PT Freeport, dipakai untuk (hanya) menghukum pejabat Indonesia yang tidak mampu memperjuangkan misi dan keinginan mereka (untuk memperpanjang kontrak karya)," tegasnya.

Adhie berharap MKD bekerja serius untuk melahirkan tiga rekomendasi politik. Pertama, tentu untuk anggotanya apabila terbukti melanggar etika. Kedua, untuk pemerintah (Presiden Jokowi), untuk mengawasi dan menertibkan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan besar lainnya agar tidak melakukan lobi-lobi secara tak terpuji dengan pejabat-pejabat tinggi negara.

"Dalam kaitan kasus ini, MKD juga wajib memberikan rekomendasi politik kepada pemerintah Obama, untuk melaporkan adanya perusahaan (PT Freeport) yang berpusat di AS terbukti melakukan praktek tercela di Indonesia. Amerika punya hukum sendiri untuk menindak perusahaan semacam ini," pungkas Adhie.