JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memutuskan kisruh transkrip rekaman PT Freeport Indonesia. Polemik dan perdebatan yang cukup panjang soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia itu akan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar siang hari ini.

"Diputuskan hari Rabu pukul 13.00 WIB, konsinyering untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam memutuskan perkara ini, MKD tidak menerapkan sistem voting namun setiap anggota MKD akan berbicara terkait dengan perihal laporan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan petinggi DPR dalam transkrip rekaman PT Freeport tersebut. Di mana nantinya setiap anggota MKD membuat pertimbangan hukum dan menyimpulkan bagaimana hukuman yang sifatnya etik.

"Tidak ada voting, tetapi setiap anggota (MKD) memberikan pertimbangan hukum dan menyimpulkan bentuk keputusan yang sifatnya etik," jelasnya.

Berbagai prediksi mencuat terkait putusan MKD pada siang hari ini. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar menilai, awal pengusutan kasus ini juga dimulai dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh Sudirman Said yang melaporkan rekaman hitam perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut ke MKD.

"Sudirman Said menyalahi etik juga. Saya belum memahami pelanggaran hukum yang dilakukan Sudirman Said, kalau secara etika ada," tutur Idil Akbar kepada Okezone, Rabu (15/12/2015).

Ia menjelaskan, semestinya yang berhak melakukan laporan adalah Presiden Jokowi yang merasa namanya dicatut. Sementara posisi Sudirman Said hanya sebagai menteri.

"Bagaimana pun posisi Sudirman Said sebagai pembantu Presiden. Maka seharusnya yang berhadapan dengan DPR adalah Presiden. Apalagi nama Presiden dalam hal ini secara pribadi maupun istitusi yang nama dibawa dalam percakapan yang dilaporkan," tegasnya.

Sehingga, tambah Idil, laporan tersebut akhirnya membuat kisruh antara legislatif dan eksekutif terus berkepanjangan. Padahal, hubungan antara-eksekutif dan legislatif semestinya harus seimbang.

"Posisi Sudirman Said kan dibawah Presiden. Secara logika hubungan antar-lembaga pemerintah, dia (Sudirman) tidak berwenanglah (melakukan laporan)," pungkasnya.