merdeka.com

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera merampungkan kajian amandemen UUD 1945 untuk memasukkan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pada bulan April 2022 akan dituntaskan Badan Kajian MPR.

Setelah kajian selesai akan diserahkan kepada partai politik untuk dipelajari kembali. Kemudian akan diambil keputusan apakah PPHN dituangkan dalam undang-undang atau ketetapan MPR.

"April ini kita tuntaskan dari kajian badan kajian. Kita kembalikan ke partai politik untuk dipelajari untuk kemudian kita berkumpul kembali untuk brainstorming apakah nanti bentuknya UU, kalau UU nanti diserahkan kepada DPR," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Mulai tahun 2022, MPR akan kembali melakukan silahturahmi dengan tokoh politik dan tokoh masyarakat sebelum pengambilan keputusan terhadap amandemen 1945.

"Tahun depan kita mulai lagi silaturahmi kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai politik atau tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ormas keagamaan NU, Muhammadiyah, Buddha dan lain-lain kita lakukan seperti sebelum Covid-19," ujar Bamsoet.

Saat ini, sikap terhadap amandemen UUD 1945 masih ada tiga fraksi memandang PPHN hanya perlu dituangkan dalam undang-undang. Tiga fraksi itu adalah PKS, Demokrat dan Golkar. Sisanya memandang perlu masuk dalam ketetapan MPR.

"Saya melihat seperti yang lalu, Golkar PKS dan Demokrat, tiga partai politik yang membagi hanya undang-undang yang lainnya Tap MPR," kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI memiliki beda pandangan dengan Golkar, partainya sendiri. Bamsoet memandang PPHN tidak cukup jika dituangkan melalui undang-undang

"Kalau saya pribadi idealnya melalui TAP MPR tapi partai saya menyampaikan cukup dengan UU," ujar Bamsoet.