Sabtu, 30 Mei 2026
nasional
Mahasiswa Tetap Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK: RI Darurat Korupsi
detik.com
Kamis, 26 Sep 2019 10:15
detik.com
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dipaksa menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK. Mahasiswa menyebut dengan melihat kondisi negara saat ini, cukup menjadi alasan bagi Jokowi bisa menerbitkan Perppu.
"Di sini tergantung perspektif sih, karena pun putusan MK tidak secara disesif menyatakan kapan negara dalam keadaan darurat, kapan tidak. Ada yang bilang misalnya 'oh ini bukan keadaan darurat, kan nggak bubar juga besok negara kalau kita nggak terbitin Perppu KPK kan'," kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Elang, saat ditemui di Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019) malam.
Dia mengatakan Indonesia saat ini darurat kasus korupsi. Sebab kasus korupsi yang ditindak KPK terjadi dari tingkatan kabupaten hingga tingkat menteri.
"Tapi dengan keadaan apabila Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK dan mempertimbangkan bahwa keadaan politik akan terus memanas, kepercayaan masyarakat akan semakin turun terhadap pemerintah, cukup lah untuk menyatakan bahwa apabila tidak ada tindakan politik yang konkret dari Presiden, ini keadaan bahaya, darurat korupsi," imbuhnya.
"Di sini tergantung perspektif sih, karena pun putusan MK tidak secara disesif menyatakan kapan negara dalam keadaan darurat, kapan tidak. Ada yang bilang misalnya 'oh ini bukan keadaan darurat, kan nggak bubar juga besok negara kalau kita nggak terbitin Perppu KPK kan'," kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Elang, saat ditemui di Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019) malam.
Dia mengatakan Indonesia saat ini darurat kasus korupsi. Sebab kasus korupsi yang ditindak KPK terjadi dari tingkatan kabupaten hingga tingkat menteri.
"Tapi dengan keadaan apabila Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK dan mempertimbangkan bahwa keadaan politik akan terus memanas, kepercayaan masyarakat akan semakin turun terhadap pemerintah, cukup lah untuk menyatakan bahwa apabila tidak ada tindakan politik yang konkret dari Presiden, ini keadaan bahaya, darurat korupsi," imbuhnya.
Menurut Elang, kondisi darurat bukan berarti ada ancaman, namun ditunjukkan dengan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Jika Jokowi tak bisa menerbitkan Perppu, Elang mengatakan ada UU baru yang mencabut UU KPK saat ini.
"Ketika nggak ingin ada Perppu, UU bisa dicabut dengan UU lainnya. Itu merupakan langkah konkret yang kami harapkan bisa dilakukan oleh Jokowi. Yaudah, kan kita bisa membuat UU yang dalam pasalnya sesimpel UU ini mencabut UU nomor sekian tahun sekian ketika misalnya UU KPK nanti sudah diberikan nomor. Itu juga nggak masalah, Perppu pun juga tidak masalah. Tapi yang pasti revisi UU KPK ini pada intinya dicabut secara keseluruhan," ujar Elang.
Terpisah, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah mengatakan aksi mahasiswa bukanlah upaya untuk melakukan paksaan terhadap Jokowi. Namun, Presiden Mahasiswa IPB ini menilai sikap Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK kontradiktif dengan janjinya memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Ketika nggak ingin ada Perppu, UU bisa dicabut dengan UU lainnya. Itu merupakan langkah konkret yang kami harapkan bisa dilakukan oleh Jokowi. Yaudah, kan kita bisa membuat UU yang dalam pasalnya sesimpel UU ini mencabut UU nomor sekian tahun sekian ketika misalnya UU KPK nanti sudah diberikan nomor. Itu juga nggak masalah, Perppu pun juga tidak masalah. Tapi yang pasti revisi UU KPK ini pada intinya dicabut secara keseluruhan," ujar Elang.
Terpisah, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah mengatakan aksi mahasiswa bukanlah upaya untuk melakukan paksaan terhadap Jokowi. Namun, Presiden Mahasiswa IPB ini menilai sikap Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK kontradiktif dengan janjinya memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Lalu dengan menerbitkan meresmikan RUU KPK itu yang masih menjadi polemik. Karena ini menjadi bagian dari hal-hal yang memang harus dipertimbangkan kembali, tapi kan akhirnya tetap diresmikan. Sehingga dorongan untuk Perppu ini, setelah diundangkan nanti tentunya, kami mendesak Presiden setelah nanti revisi UU ini diundangkan, kami tetap dalam bargaining position untuk bagaimana Presiden, kami memohon dengan hormat untuk menerbitkan Perppu. Itu upaya prioritas yang coba kita desak terkait dengan revisi UU KPK," ucap Dadan.
Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna Laoly meminta para pihak yang menolak UU KPK untuk mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurut dia, tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perppu pembatalan UU tersebut.
"Kan sudah saya bilang sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudah lah. Kita hargai mekanisme konstitusional kita, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi, gitu aja," kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
"Perppu alasan apa," imbuh dia.
"Kan sudah saya bilang sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudah lah. Kita hargai mekanisme konstitusional kita, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi, gitu aja," kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
"Perppu alasan apa," imbuh dia.
Berita Terkait
Drone Rusia Hantam Apartemen di Negara Anggota NATO, Lukai 2 Orang
GALATI-Sebuah drone milik Rusia menghantam kota di tenggara Rumania selama serangan pada Kamis (28/5/2026) malam terhadap Ukraina, menurut keterangan dari Bukares. Ini adalah pertama kalinya dalam per
PTPN IV-LAM Riau Perkuat Sinergi Berbagi Keberkahan Hari Raya Kurban
PEKANBARU-PTPN IV Regional III memperkuat sinergi sosial bersama Lembaga Adat Melayu Riau melalui penyaluran bantuan hewan kurban dan dukungan kegiatan sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijria
Harga Minyakita di Pekanbaru Masih di Atas HET, Wako Pekanbaru Siapkan Langkah Antisipasi
PEKANBARU-Harga Minyakita di sejumlah pasar di Pekanbaru masih terbilang tinggi mencapai Rp 20.000 per liter.Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di pasaran hanya Rp 15.700 per liter.Walikot
Ibu Angkat Tidak Mau Damai, Sang Anak Mendekam di Penjara Usai Curi Duit Rp 80 Juta
PASIR PENGARAIAN - A.F alias A harus merasakan dinginnya jeruji penjara atas perbuatannya yang mencuri uang orangtua angkatnya. Sang orangtua angkat tidak mau berdamai dalam kasus ini."Kasusnya jalan.
Sakit Hati Dimarahi Saat Cari Barang Bekas, Remaja di Bengkalis Bakar Rumah Warga, 2 Orang Tewas.
BENGKALIS-Karena sakit hati dimarahi pemilik rumah, remaja di Kecamatan Bukit Batu nekat membakar rumah semi permanen di Desa Batang Duku kecamatan Bukit Batu Bengkalis, Rabu (27/5) dini hari lalu.Aki
komentar Pembaca
berita Terbaru
Jumat, 29 Mei 2026 16:42
Drone Rusia Hantam Apartemen di Negara Anggota NATO, Lukai 2 Orang
Internasional
Jumat, 29 Mei 2026 16:19
PTPN IV-LAM Riau Perkuat Sinergi Berbagi Keberkahan Hari Raya Kurban
Sosial
Jumat, 29 Mei 2026 16:14
Harga Minyakita di Pekanbaru Masih di Atas HET, Wako Pekanbaru Siapkan Langkah Antisipasi
Ekbis
Jumat, 29 Mei 2026 16:07
Ibu Angkat Tidak Mau Damai, Sang Anak Mendekam di Penjara Usai Curi Duit Rp 80 Juta
Hukrim
Jumat, 29 Mei 2026 16:00
Sakit Hati Dimarahi Saat Cari Barang Bekas, Remaja di Bengkalis Bakar Rumah Warga, 2 Orang Tewas.
Hukrim
Jumat, 29 Mei 2026 15:36
5 Jemaah Haji NTB Wafat di Tanah Suci, Diduga Punya Komorbid dan Kelelahan
Internasional
Jumat, 29 Mei 2026 15:22
Bercanda Minta Ditembak, Mahasiswa Sumba Tewas Kena Senapan Angin Temannya
Peristiwa
berita populer
Polda Riau Bongkar Situs Bank Palsu, Mahasiswa di Kampar Ditangkap
Dibaca 7.850 kali
Simpan Sabu dan Ekstase, Sepasang Pria dan Wanita Ditangkap Polisi di Bagan Batu, Rohil
Dibaca 1.368 kali
Polsek Bagan Sinembah Ungkap Peredaran Sabu 5,5 Gram, Dua Pria Diamankan
Dibaca 1.342 kali
Polsek Tanah Putih Lakukan Pemupukan Perdana Jagung Ketapang, Perkuat Program Ketahanan Pangan Nasional
Dibaca 1.326 kali
