Jakarta - Ketum PBNU KH Saiq Aqil Siradj meminta pemerintah melarang penggunaan bendera berkalimat tauhid untuk kepentingan politik. Ia tidak ingin segala kepentingan agama dijadikan kepentingan politik.

"Dari ormas, kita mohon agar pemerintah tegas melarang bendera tauhid untuk kepentingan politik, kalimat thayyibah, kalimat yang sakral juga jangan dijadikan untuk kepentingan politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan interest. Agama harus kita hormati, jauhkan dari kepentingan politik," ujar Said Aqil di Gedung LPOI, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).

Said Aqil pun kembali berbicara soal insiden pembakaran bendera di Garut yang melibatkan Banser. PBNU, selaku induk dari Banser, juga sudah meminta maaf karena kejadian tersebut.

"Kemudian Banser lepas kendali, lepas kontrol, membakar sendiri, itu salah, membakar salah, Kita sudah minta maaf juga. Hari santri aja bendera NU aja tidak boleh dibawa pawai. Hanya merah-putih yang dibawa, hanya nama pesantren apa gitu. Masalah bendera selesai ya, yang penting pemerintah melarang bendera tauhid untuk dipakai kepentingan politik," pintanya.

Bicara Peran Ormas Islam untuk NKRI

Selain itu, Said Aqil menyampaikan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan berbasis Islam bagi Indonesia. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah sendiri sudah lahir sebelum Indonesia merdeka.

"Tanpa ormas yang lahir sebelum ada NKRI, belum tentu ada NKRI, yang pasti nggak ada NKRI. Ada NU, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, dan lain-lain. Semua merupakan pilar masyarakat bangsa yang dengan pilar itu Indonesia bisa berdiri. Artinya ormas Islam mempunyai peran yang sangat-sangat penting dalam berbangsa dan bernegara walaupun kita bukan eksekutif atau pelaku," kata dia.

Said Aqil membandingkan dengan ormas di Indonesia yang memiliki struktur hingga ideologi yang jelas. Ia membandingkan dengan kondisi di negara lain seperti Suriah.

(detik.com) nasional