Antara

Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA - Sidang paripurna akhirnya mengesahkan dengan syarat Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 menjadi Undang-Undang (UU).

Rupanya, disahkannya APBN tersebut terkuak fakta bahwa ada andil yang besar dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menggolkan APBN tersebut.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurutnya, JK juru lobi yang handal dalam mencairkan perdebatan di dalam sidang paripurna, di mana pada saat itu Fraksi Partai Gerinda tak setuju dengan RAPBN 2016.

"Saya kira harus apresiasi Pak JK mau turun gunung melakukan negosiasi tawar menawar. Karena politik itu yang pihak tadinya keberatan, itu bisa diselesaikan dengan kompromi," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Polemik Sindotrijaya Network, dengan tema Catatan APBN 2016, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Selain itu, Fraksi Partai Golkar yang banyak menduduki posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR juga sebagai penentu disahkannya APBN tersebut. Bagimana mereka lewat pimpinannya bisa memberikan suara agar DPR sepakat dengan APBN tersebut.