JAKARTA – DPP Garda Muda Nasional, dalam hal ini Ketua Badan Hukum dan HAM Jimmy Yansen Nainggolan, menilai laporan Kepala Subdirektorat Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Yulianto ke Bareskrim Polri merupakan tindakan yang tidak logis dan mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara kontekstual, ia mengatakan, peristiwa ini dianggap langka dan mungkin hanya terjadi di negeri ini. Jimmy menjelaskan, tak masuk akal jika seorang pejabat penegak hukum melaporkan tuduhan pelanggaran hukum lainnya atas ancaman melalui SMS dari pihak yang akan diperiksa oleh lembaga sendiri.

"Justru yang rentan akan penyalahgunaan wewenang hingga melahirkan kesewenang-wenangan cenderung dilakukan para pemegang kekuasaan, termasuk juga kekuasaan dalam hal penegakan hukum," ujar Jimmy, baru-baru ini.

Lembaga penegak hukum, ungkap dia, memiliki kewenangan yang lebih berdasarkan UU dan tindakan subjektif lainnya dalam menetapkan tersangka, memeriksa, menggeledah, dan mengeksekusi. Karena itu, dengan kewenangan tersebut, sangat tidak logis bila seorang penegak hukum merasa terancam dengan bunyi SMS.

Justru sebaliknya, yang berpotensi dan secara actual mengancam dan menakut-takuti adalah lembaga yang berada di struktur kekuasaan tersebut, bukan rakyat.

Dalam hal ini, Jimmy menilai, Hary Tanoeseodibjo hanyalah rakyat biasa yang kebetulan saat ini berprofesi sebagai pengusaha, bukan penguasa. Jadi, Hary Tanoesoedibjo sangat tidak berpotensi dan memiliki upaya tindakan berupa ancaman dan menakuti-nakuti seccara pribadi Jaksa Yulianto.