JAKARTA - Kabut asap yang melanda sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan semakin meresahkan. Bahkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga turut terkena dampak dari bencana tersebut.

Peneliti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Malik Hadi menilai, apa yang terjadi di wilayah barat Indonesia merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah mereview dan mencabut izin perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.

"Ini murni bencana ekologi yang dibuat manusia atas eksploitasi lingkungan. Artinya persoalan bencana manusia sangat mudah dicegah. Tapi pencegahan tidak pernah dilakukan," ujar Malik kepada Okezone, Rabu (16/9/2015).

Malik memastikan, wilayah yang dibakar merupakan lahan gambut yang dikenal rentan dan susah dipadamkan ketika terjadi kebakaran. Adapun kawasan gambut, kata dia, termasuk wiayah ekologi genting dan penting, lantaran berfungsi sebagai tempat penyimpan air.

Sementara kedalamanmya bisa mencapai lima meter. Namun faktanya banyak perusahaan yang mengantongi izin konsesi hingga kedalaman di atas tiga meter.

"Wilayah yang dibakar masuk konsesi perusahaan adalah kawasan gambut. Di Sumatera, khususnya Muba, kedalaman lahan gambut itu lima meter. Nah, titik kebakaran itu merupakan area konsesi perusahaan dan mereka bakar diatas tiga meter, jadi itu akan susah pemadamannya kalau sudah dibakar. Padahal lahan gambut itu unik karena tidak ada di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkunjung ke wilayah yang terbakar, ia pesimistis lantaran dalam penerapannya hingga kini belum ada aksi nyata untuk menelusuri penyebab dan menghukum pelaku pembakaran hutan.

"Kalau kita lihat dari 2014 sampai sekarang, terdapat lemahnya implementasi atas intruksi yang dilakukan Jokowi. Ketika ke Riau, Presiden perintahkan untuk bikin sekat, review izin, tapi sampai saat ini tidak terlaksana," pungkasnya.