Apalagi, rencana itu kembali dikecam setelah TNI AU tidak memilih produk PT Dirgantara Indonesia lantaran dianggap tidak mampu memproduksi alutsista udara.

Bahkan belakangan, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna melontarkan statement kontroversial yang menyebut PT DI untuk membuat sebuah sayap saja dianggap tidak mampu. Pernyataan inilah yang kemudian dikecam banyak pihak.

Menanggapi wacana pembelian helikopter impor tersebut, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) berpendapat, pembelian helikopter yang tentu menghabiskan anggaran negara itu belum perlu dilakukan.

Terlebih, jika bangsa sendiri masih mampu memproduksi helikopter sejenis yang tidak kalah kualitasnya.

"Sebaiknya fokus saat ini pembangunan ekonomi rakyat, bukan beli helikopter kepresidenan," ujar HT, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Pembelian helikopter VVIP untuk Skuadron 45 TNI AU menuai polemik. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan pihaknya memiliki alasan untuk tidak memesan helikopter produksi PT Dirgantara Indonesia.

"Tolong dicatat, jangan dipotong-potong. Jadi, sebetulnya TNI AU sebelum melakukan renstra pasti mengevaluasi renstra periode yang lalu," ujar Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 30 November kemarin.

Dari renstra sebelumnya tersebut, Agus memastikan pihaknya telah membeli helikopter 12 Superpuma dari PT DI dan bekerja sama dengan Airbus. Tak hanya itu, prajurit matra udara juga pernah membeli enam helikopter Cougar buatan Airbus melalui PT DI.