JAKARTA-Pakar hukum tata negara Universitas Khairun, Ternate, Margarito Kamis menilai ada kejanggalan dalam penghentian kasus Novel Baswedan lantaran keputusan tersebut dicetuskan setelah pihak Kejaksaan Agung bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini bentuk kongkrit dari pertemuan Jaksa Agung dengan Presiden, kan mereka pernah bertemu setelah dilimpahkan ke pengadilan ada ribut sedikit tuh, terus Presiden panggil Kejagung dan Polisi, nah disitulah muncul bahwa kasus novel dihentikan. jangankan patut dicurigai, memang sudah harus curiga," ujar Margarito saat berbincang dengan Okezone, Selasa (23/2/2016).

Dirinya menjelaskan, kecurigan itu berdasarkan pada berkas yang sudah masuk ke Pengadilan namun dianggap tak memiliki cukup bukti, seharusnya apabila berkas yang sudah masuk ke Pengadilan tersebut dipastikan telah lengkap.

"Satu kasus dua hukum, satu kasus dua kacamata, dua akal, itu yang paling gampang kita bilang, karena kan sudah sampai di pengadilan, kalau sudah sampai di pengadilan sudah tidak ada lagi kata tidak cukup bukti, tidak ada lagi kadaluarsa, selesai sudah barang itu, tapi ini dihentikan," tukasnya.

Sebelumnya diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menghentikan kasus yang menjerat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Basdewan pada Senin, 22 Januari 2016.

Penghentian kasus tersebut menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad, Rahmat, karena pihaknya tidak memiliki bukti yang cukup. Selain itu, kasus yang menyeret mantan penyidik KPK tersebut telah dinilai kadaluarsa.

"Perkara dihentikan karena kurang cukup bukti dan daluarsa (kadaluwarsa), itu yang menjadi pertimbangan kami selaku jaksa penuntut umum," ujar Noor Rachmad, dalam konferensi persnya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (okezone.com)