"Biar bagaimana pun, Pjs punya keterbatasan. Rakyat yang bakal terima akibatnya. Pertumbuhan ekonomi daerah hampir dipastikan terganggu," kata Andi, Selasa (11/8/2015).

Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai solusi atas adanya pasangan calon tunggal.

"Kita harap pilkada tidak ditunda. Pemerintah bisa terbitkan perppu. Kalau tidak perppu apa dong? Kalau revisi UU Pilkada, prosesnya butuh waktu lama," ujar mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Andi merasa, perppu merupakan jalan keluar agar pilkada tidak ditunda. Sekarang, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi bisa memikirkan bagaimana isi perppu yang tepat untuk mengatasi persoalan calon tunggal tersebut.

"Apakah perppu itu berbunyi yang sudah satu (pasangan tunggal) itu ditetapkan, tanpa melakukan pemilihan lagi. Ditetapkan oleh siapa? Silakan pemerintah pikirkan, apakah oleh KPU daerah lalu menyerahkan ke DPRD setempat, lalu DPRD yang tetapkan. Jika tidak, maka pasti pilkada ditunda hingga 2017," tuturnya.