JAKARTA - Isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle terus semakin menguat, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri beberapa waktu lalu di Istana Bogor.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Jokowi harus pertimbangkan pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam melakukan resuffle kabinet.

Kata Yusril, walaupun kewenangan resuhuffle kabinet menurut hukum tata negara sepenuhnya berada di tangan Presiden, namun secara politik, Jokowi harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukung.

"Dalam hal Presiden Jokowi, masukan dan pandangan Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam penyusunan dan resuffle kabinet, karena PDIP adalah partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi Presiden," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Selasa (12/4/2016).

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menambahkan, Presiden pertama Soekarno juga melakukan hal yang sama, yakni meminta pertimbangan dari partai-partai pendukungnya. 

"Kata Yusril, betapapun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segala-segalanya, namun tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet," katanya.

Oleh sebab itu, Yusril mendorong agar Presiden Jokowi cepat melakukan reshuffle kabinet. "Untuk mempercepat penyelesaian resuffle agar tidak tertunda-tertunda lagi dan demi solidnya kabinet yang mutlak perlu untuk melaksanakan seluruh program kabinet yg dinanti-nantikan seluruh rakyat," pungkasnya.(okezone.com)