JAKARTA � Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur soal hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perdebatan seputar hukuman kebiri kimiawi di lingkungan kementerian sudah selesai.

Sebelumnya, ada dua menteri yang menolak hukuman kebiri kimiawi diterapkan dengan alasan menganggu keselamatan jiwa dan mental seseorang, yakni Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jadi saya rasa perdebatan itu sudah selesai, ini kan di Rakor Menko PMK sejak bulan November lalu dilakukan diskursus ini, mereka yang setuju maupun yang tidak setuju semua didengarkan lalu summary-nya disiapkan dibahas di dalam Ratas. Dipimpin oleh Presiden dan Wapres, jadi setelah diputuskan oleh Presiden, saya rasa perdebatan ini selesai di lingkungan kementerian lembaga," kata Khofifah di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Dia melanjutkan, draft Perppu yang tengah dibahas pemerintah tidak hanya berisi tambahan hukuman berupa kebiri kimiawi, tetapi juga berupa pengungkapan identitas pelaku dan deteksi elektronik. Sementara itu, Khofifah menjelaskan, draft Perppu tersebut sudah ia tandatangani pada Kamis 19 Mei 2016 lalu.

"Saya, paling tidak Kamis lalu sudah paraf per lembar draft Perppu ini. Jadi kan setelah selesai harmonisasi, maka masing-masing kementerian lembaga terkait akan menandatangani di halaman pertama, lalu paraf di halaman-halaman berikutnya," jelas dia.

Kini proses pembahasan Perppu tengah menunggu persetujuan dari sejumlah lembaga terkait. "Maka ini akan dikelilingkan, kepada Menteri Hukum dan HAM, Menkes, Menag, Kepolisian, PPA dan Kejaksaan Agung," tukas Khofifah.(okezone.com)