JAKARTA - Permintaan Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk memberhentikan kasus yang melibatkan mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan Abraham Samad akhirnya ditolak oleh Komisi III DPR RI.

Keputusan itu setelah Komisi III menggelar rapat internal tertutup yang diwakili oleh 10 fraksi. Hasilnya, semua fraksi menolak wacana HM Prasetyo memberikan deponering kepada dua mantan pimpinan di lembaga antirasuah itu.

"Komisi III menilai tidak ada kepentingan umum yang mendukung  pemberian deponering, sehingga kami merekomendasikan ke Pimpinan DPR, mengembalikan ke Kejaksaan. Apa yang disampaikan Jaksa Agung, bahwa demi kepentingan umum itu menurut pendapat fraksi belum terpenuhi," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Menurut Bamsoet, kasus ini berbeda dengan kasus Bibit-Chandra, karena pada saat itu keduanya masih menjabat sebagai Pimpinan KPK. Jika tak segera dibebaskan, maka akan mengganggu proses penegakan hukum.

"Sementara itu kawan kita dua ini (Samad dan BW) sudah tidak lagi sebagai Pimpinan KPK, itu pertimbangan dari pandangan fraksi tadi," tegasnya.

Hanya saja, kata Bamsoet, pihaknya tak bisa mengintervensi keputusan yang akan dikeluarkan oleh Prasetyo, lantaran sudah menjadi kewenangannya untuk mengeluarkan deponering.

"Itu hak sepenuhnya Jaksa Agung berdasarkan UU, kalau dia mau keluarkan ya silakan, tapi kalau pertibmangan Komisi III tidak melihat ada unsur mendukung untuk penyampingan perkara (deponering)," tegasnya.

Atas keputusan itu, lanjutnya, pihaknya tak akan memanggil Prasetyo terkait hal ini. Namun pihaknya bersedia memberikan penjelasan langsung jika dibutuhkan.

"Menurut kami, enggak perlu (panggil Prasetyo), tapi kalau Jaksa Agung memerlukan penjelasan kenapa kami menolak atau terima, silakan Jaksa Agung ke Komisi III atau DPR, kami balik, bukan kami memanggil," tuntasnya.