JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal menuntaskan tunggakan kasus terdahulu terkait dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat Akil Mochtar hingga dihukum penjara seumur hidup.

Salah satu kasus terkait suap Akil yang akan diusut KPK adalah penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun diduga menyuap Akil sebesar Rp1 miliar agar menang dalam gugatan Pilkada Buton

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan, dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Buton ini akan didalami dan dipelajari. Menurut dia, hal itu dilakukan agar tunggakan kasus ini bisa cepat diselesaikan pihaknya.

"Akan dilihat dan dipelajari kembali agar tunggakan kasus lama (Pilkada Buton) bisa segera diselesaikan," kata Syarif saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (4/3/2016).

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan akan memerintahkan 'anak buahnya' untuk mendalami dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Buton ini sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Akan dipelajari oleh tim penyidik," ujarnya singkat.

Sekedar informasi, penanganan kasus di KPK ketika telah naik ke penyidikan otomatis ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka. Akil dalam hal ini yang diduga sebagai penerima suap Rp1 miliar dari Samsu Umar serta dari pihak lainnya telah divonis seumur hidup.

Untuk diketahui, Bupati Buton Samsu Umar mengaku pernah memberikan uang Rp1 miliar untuk Akil sekira tahun 2012. Hal itu, disampaikan saat bersaksi pada sidang Akil. Menurut Samsu, pemberian uang Rp1 miliar itu berkaitan dengan sengketa pilkada Buton yang bergulir di MK.

"Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp1 miliar," kata Samsu saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 4 Maret 2014.

Praktik dugaan suap ini bermula dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Sebanyak sembilan pasangan calon ikut dalam gelaran tersebut.

Mereka adalah Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad.

Berdasar penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton, pasangan yang menang adalah Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo. Tak terima keputusan tersebut, pasangan Lauku dan Dani, Samsu Umar dan La Bakry, serta Abdul Hasan dan Buton Achmad menggugat surat keputusan KPU ke MK.

Setelah disidang, MK membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta melakukan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutus Samsu Umar dan La Bakry menjadi pemenang Pilkada Buton.

Rupanya KPK mengendus ada permintaan duit Rp6 miliar oleh Akil melalui perantara Arbab Paproeka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil. Atas permintaan tersebut, Samsu menyetor Rp1 miliar pada 18 Juli 2012.

Sebelumnya penyidik lembaga antirasuah sudah menjerat kepala daerah atau pihak-pihak terkait yang memberi suap ke Akil agar dimenangkan dalam gugatannya di MK. Tak tanggung-tanggung, ada tujuh sengketa Pilkada yang 'dimainkan' oleh Akil di MK untuk dirinya menangkan

Mereka diantaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana dalam Pilkada Lebak dan Banten hingga yang terakhir divonis bersalah dalam dugaan suap sengketa Pilkada di MK, Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri dan Istrinya Suzanna. (okezone.com)