Prasetyo dinilai memiliki prestasi buruk dengan membiarkan kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumut berlarut-larut dan tak kunjung menetapkan tersangka. Koordinator APJ, Helmi mengatakan, tindakan Prasetyo ini seperti 'penyakit' yang harus diamputasi oleh Presiden.

"Ini ibarat penyakit, harus segera kita amputasi, Presiden harus segera 'mengamputasi' Prasetyo," kata Helmi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2016).

Helmi menduga kuat ada intervensi kepentingan politik yang menghambat proses hukum terhadap kasus ini. Karenanya, selain mendesak Presiden mencopot Prasetyo, ia juga mendorong KPK untuk mengambil alih kasus ini.

"Kemudian adanya upaya manuver yang dilakukan HM Prasetyo oleh Ketum DPP Nasdem yang di mana Rio Capella menjabat sebagai Sekjen untuk mengumpulkan Gubenur (Sumut) beserta Jaksa Agung untuk segera menuntaskan permasalahan ini," kata dia.

Dugaan keterlibatan Prasetyo serta Surya Paloh sendiri sudah lama terungkap dalam kesaksian Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho di persidangan.

"Mantan Gubernur Sumut sendiri membenarkan adanya masukan dari Surya Paloh untuk membuat perintah melalui SKPD agar bagaiman masalah ini segera selesai di Kejakaan Agung. Artinya hari ini HM Prasetyo telah ditunggangi oleh kepentingan politik Partai Nasdem," pungkasnya.