JAKARTA - Perkara rekaman PT Freeport Indonesia yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai telah menimbulkan kegaduhan di Kabinet Kerja. Belum lagi ditambah dengan peran serta Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ikut-ikutan mengusut perkara tersebut.

Sekjen Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Syahroni mengatakan, sejak awal Presiden Jokowi sudah mencanangkan timnya sebagai Kabinet Kerja. Bahkan, selalu mengumbar slogan kerja, kerja, dan kerja.

"Namun kenyataannya, bukannya kerja yang digalakkan oleh tim kabinetnya, tetapi lebih giat memproduksi kegaduhan demi kegaduhan. Yang mutakhir publik disuguhi kegaduhan soal 'papa minta saham'. Di mana Menteri ESDM Sudirman Said berperan sebagai penyulut sumbunya. Dan entah mengapa kemudian Jaksa Agung HM Prasetyo juga ikut-ikutan menyulut sumbu pada sisi yang lain," katanya kepada Okezone, Jumat (18/12/2015).

Syahroni menegaskan, kegaduhan yang ditimbulkan atas perkara tersebut sudah sempurna. Dirinya pun menuding pihak yang diuntungkan adalah kedua penyulut sumbu tersebut yang tak lain, Sudirman Said dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Jelas kedua penyulut sumbu itulah yang menangguk keuntungan. Setidaknya, citra keduanya terkerek tinggi sekali. Padahal bila dicermati, kinerja keduanya belum memberikan manfaat yang berarti buat rakyat," ujarnya.

Syahroni pun menyarankan Presiden Jokowi untuk bertindak tegas. Yakni dengan mengevaluasi tim kabinetnya yang terbukti hanya bisa menyulut sumbu kegaduhan.

"Bila Jokowi tidak bertindak tegas, khawatirnya tindakan menyulut sumbu ini akan ditiru oleh menteri-menteri yang lainnya. Bila hal ini sudah menjadi preseden, maka akan terjadi disharmonisasi di dalam kabinet. Jika itu yang terjadi maka sebaiknya Jokowi mengubah nama kabinetnya menjadi Kabinet Gaduh," pungkasnya.